Lombok Tengah (NTB Satu) – SMAN 1 Jonggat mengalami kekurangan ruang kelas. Akibatnya, sebagian siswa terpaksa belajar di musala sekolah. Pihak SMAN 1 Jonggat mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk pembangunan ruang kelas.
Kepala SMAN 1 Jonggat, Mazhab ditemui NTB Satu, Senin, 15 Agustus 2022 mengatakan, DAK tersebut sangat dibutuhkan oleh sekolah yang dipimpinnya untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas.
“Kami sangat bergantung, karena anggaran dari daerah kita tahu tidak cukup. Saat ini empat rombongan kelas kami masih tidak punya kelas, dengan adanya DAK ini, walaupun tidak semua terpenuhi, setidaknya akan terbantu,” terang Mazhab kepada NTB Satu.
Jumlah rombongan belajar di SMAN 1 Jonggat saat ini sebanyak 33 rombongan. Namun karena kekurangan ruang kelas, beberapa di antaranya masih belajar di ruang laboratorium, lobi bahkan musala.
Ia pun berharap, agar DAK tersebut dapat terealisasi dalam waktu dekat untuk memenuhi kebutuhan kelas tersebut. “Kami berharap, dugaan permainan itu tidak ada, hanyalah hoaks. Supaya alokasi DAK ini dapat berjalan dengan lancar,” harapnya.
Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menjadi salah satu penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat. Namun belakangan, sedang mencuat dugaan adanya permainan dalam prapenyaluran DAK tersebut ke sekolah-sekolah, hal itu dibuktikan dengan bukti transfer bertuliskan “fee” lalu diikuti nama sekolah.
Salah satu nama sekolah yang dicatut dalam bukti transfer itu adalah SMAN 1 Jonggat di Lombok Tengah, yang mana terdaftar sebagai salah satu penerima DAK dengan nilai Rp1 Miliar lebih. Saat dikonfirmasi oleh NTB Satu, Kepala SMAN 1 Jonggat, Mazhab mengaku sangat dirugikan dengan pencatutan nama tersebut, sedangkan pihaknya, tidak tahu-menahu soal dugaan tranfer fee tersebut.
“Kalau dibilang dirugikan, kami yang paling dirugikan dalam hal ini. Pihak kami juga tidak mengetahui dan tidak pernah berkomunikasi dengan pihak yang disebutkan dalam transfer tersebut,” ujar Mazhab, Senin, 15 Agustus 2022.
Apabila ada oknum yang terbukti melakukan permainan, maka besar potensi DAK tersebut dibatalkan oleh pusat. Sedangkan, diakui Mazhab, pihaknya sangat membutuhkan ruang kelas baru. (RZK)