Mataram (NTB Satu) – Penyeberangan dari Pelabuhan Telong Elong, Lombok Timur menuju Labuhan Lalar, Sumbawa Barat ditolak Serikat Nelayan Independen. Penyeberangan itu dianggap dapat mengganggu proses budi daya lobster. Saat ini, pemerintah Provinsi NTB tengah melakukan proses kajian yang menguntungkan seluruh pihak.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim S.T., M.Si., mengatakan, bakal mendukung segala bentuk upaya pertumbuhan ekonomi. Namun, penolakan dari Serikat Nelayan Independen juga turut menjadi catatan penting bagi Dinas Kelautan dan Perikanan NTB.
“Menyiapkan formulasi yang baik soal jasa penyeberangan dari Telong Elong menuju Labuhan Lalar adalah hal paling penting,” ungkap Muslim, ditemui NTB Satu di Kantor Gubernur NTB, Senin, 13 Juni 2022.
Budi daya lobster yang terganggu, bukanlah masalah utama pembukaan jasa penyeberangan dari Pelabuhan Telong Elong menuju Labuhan Lalar. Saat ini, yang menjadi perhatian pemerintah Provinsi NTB adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dinas Keluatan dan Perikanan NTB mengakui bahwa budi daya lobster memang menjadi andalan Pelabuhan Telong Elong, bahkan telah diakui oleh Kementerian Kelautan Republik Indonesia. Namun, penataan ruang yang tepat dan komprehensif disebut harus turut diperhatikan.
“Kami dukung segala bentuk pertumbuhan ekonomi. Nantinya, kami harus mencarikan solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak,” terang Muslim.
Nantinya, apabila tidak menemui titik terang, Labuhan Haji masuk dalam daftar relokasi pembukaan jasa penyeberangan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kini dipastikan telah bertemu untuk membahas rencana pembukaan penyeberangan.
“Pertemuan tersebut, nantinya bakal membahas kebutuhan administratif mengenai pembukaan penyeberangan,” papar Muslim.
Dinas Kelautan dan Perikanan NTB telah diberikan arahan untuk melakukan kajian-kajian yang tidak melanggar aturan pelestariaan budi daya biota laut.
Sekali lagi, segala bentuk pertumbuhan ekonomi yang tidak melanggar ketentuan hukum akan terus didukung. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan NTB dan Pemerintah Daerah Lombok Timur serta Sumbawa untuk mencari solusi dalam pembuatan penyeberangan.
“Kami akan menciptakan rute penyeberangan tanpa harus menyinggung satu sama lain,” pungkas Muslim. (GSR)
