Mataram (NTB Satu) – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB mengingatkan seluruh pengecer pupuk subsidi, khususnya di Kabupaten Bima. Diingatkan agar tidak menjual pupuk melebihi Harga Ecerean Tertinggi (HET) dengan dalih apapun. Sebab bisa diancam pidana.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Provinsi NTB, Muhamad Riadi, S.P., Senin, 24 Januari 2022 menyampaikan, penyaluran pupuk jelas prosedurnya.
“Wajib hukumnya pengecer jual sesuai HET. Kalau dia keluarin biaya untuk ongkos ini dan itu, jangan dibebankan ke petani dong,” tegas Kadistanbun NTB, dikonfirmasi ntbsatu.com.
Menurut Riadi, semua pihak harus mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 49 tahun 2020 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi sektor pertanian.
Ia menambahkan, tidak dibenarkan adanya kesepakatan antara pengecer, distributor, maupun pemerintah menjual pupuk melebihi HET di luar dari ketentuan yang berlaku.
“Kalau terbukti pengecer jual di atas HET, bisa ditindak oleh APH (Aparat Penegak Hukum),” tegasnya.
Terkait dugaan oknum tim verval (verifikasi dan validasi) yang meminta atau menerima uang dari pengecer, lanjut Kadistanbun, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bima.
“Gak boleh itu, jika benar, kami akan tegur pegawainya,” kata Riadi.
Berikutnya Kadistanbun NTB ini mengajak semua yang terlibat untuk bekerja sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sehingga kisruh pupuk bersubsidi dapat teratasi.
“Kalau ada haknya petani, silahkan dipenuhi sesuai kewajiban,” harapnya.
Diberitakan sebelumnya, pengecer punya dalil sendiri menjual pupuk di atas HET. Rantai aktivitas penjualan pupuk berkonsekwensi biaya. Tidak saja uang operasional, juga biaya tak terduga lain untuk pegawai hingga aparat.
Di antaranya, biaya administrasi saat mengurus e-RDKK dan proses penjualan pupuk tidak menimbang HET dari distributor.
Ditambah, para pengecer mengaku membayar ongkos tenaga tim verval dari Dinas Pertanian Kabupaten Bima guna memperlancar proses verifikasi dan validasi data.
Kabarnya uang itu hanya kesepakatan di bawah tangan, diberikan sebagai uang lelah bagi tim Verval. Jika uang itu tidak disisihkan, dikhawatirkan akan mempersulit kelancaran penjualan pupuk. (DAA)
