Mataram (NTBSatu) – Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD NTB tahun 2024, telah digelar rapat paripurna DPRD NTB Selasa, 14 November 2023.
Rapat digelar setelah sempat diskors sehari lantaran tak dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, Senin 12 November 2023 malam.
Dalam sambutannya, Lalu Gita Ariadi mengaku, dalam proses penyusunan Rancangan KUA-PPAS terdapat dinamika.
“Saya berkeyakinan akan berjalan lancar, proses sudah berjalan dengan baik, dengan dinamika yang ada sebagai pembelajaran berharga,” paparnya Selasa, 14 November 2023.
Namun tak diurai Gita, soal dinamika dimaksud. Tapi dalam pernyataan lanjutan, ia menyinggung salah satu dinamika itu terkait dampak ketidakhadirannya saat paripurna sebelumnya.
Gita secara terbuka meminta maaf atas miskomunikasi yang terjadi, sehingga menyebabkan penyampaian KUA-PPAS diskors.
“Kalau ada masalah, saya minta maaf karena ada miskomunikasi,” kata Gita.
Ia beralasan, padatnya agenda kedinasan sebagai Pj Gubernur membuatnya sukar menghindar.
“Karena ada overload penugasan,” sebutnya.
Dalam sambutannya itu, ia mengapresiasi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga merupakan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Fathurrahman yang totalitas sampai akhirnya KUA PPAS diserahkan ke DPRD.
Pj Sekda juga dinilai sangat santun berkomunikasi dan menjalankan tugasnya sejak dilantik sampai dengan proses pemerintahan yang dipimpinnya berjalan.
“Dalam pembahasan TAPD dan Banggar bapak Pj Sekda terlalu santun, harus banyak berkomunikasi dengan kami,” ungkapnya.
Selanjutnya, ia mengaku akan mengawal proses pembahasan KUA-PPAS yang akan dilakukan oleh Legislatif dan Eksekutif.
“Kami berkomitmen akan mengawal proses pembahasan KUA-PPAS ini, kebijakan pendapatan daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah, serta kebijakan belanja daerah, harus dibahas bersama antara Legislatif dan Eksekutif,” terangnya.
“Pada KUA PPAS ini kita akan memberikan perhatian khusus dari perintah pemerintah pusat,” tandasnya. (ADH)
