Mataram (NTBSatu) – Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyatakan bahwa peserta Tapera dapat mencairkan tabungan mereka dalam kondisi tertentu, seperti berhenti bekerja atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ia mengatakan Tapera bisa dicairkan jika resign, diberhentikan, di PHK. “Pencairan dana Tapera juga dapat dilakukan ketika peserta mencapai usia pensiun,” ujarnya, dilansir dari CNN.
Skema ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Namun, untuk menggunakan dana Tapera sebagai KPR, peserta harus terlebih dahulu menabung selama minimal 12 bulan.
“Kalau PP-nya itu bisa, nabung selama 12 bulan baru bisa KPR. Dan masa tunggunya itu bisa kita simulasikan, itu yang penting sudah satu tahun dulu lho yaa baru bisa ajukan KPR,” ujar Heru.
Berita Terkini:
- Polisi Tetapkan Sembilan Tersangka Dugaan Korupsi KUR BNI Kota Bima, Rugikan Negara Capai Rp39 Miliar
- Bangun Pemahaman Publik, STKIP Taman Siswa Bima Jelaskan Keterpisahan Insiden di Depan Kampus
- Belum Sebulan Menjabat, Wakapolda NTB Dimutasi Kapolri
- Profil Mendiang Paus Fransiskus dan Kenangan di Indonesia Pilih Naik Mobil Innova Zenix Ketimbang Alphard
- Eks Polisi Terjerat Kasus Narkoba Kabur, Polda NTB Periksa Petugas Jaga
Lebih lanjut, Heru menjelaskan bahwa semakin banyak peserta Tapera, semakin cepat terwujud prinsip gotong royong untuk membantu pekerja swasta dan mandiri mendapatkan rumah.
“Semakin banyak peserta maka prinsip gotong royongnya akan semakin jalan, karena likuiditasnya makin gede, sehingga housing-nya akan semakin main,” pungkasnya.
Pernyataan Heru ini muncul di tengah desakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) agar pemerintah mencabut PP Tapera.
KSPI menilai iuran Tapera 3% dari upah buruh tidak cukup untuk membeli rumah dan pemerintah dinilai lepas dari tanggung jawab penyediaan rumah. (WIL)
