Mataram (NTB Satu) – Sejumlah capaian dan torehan berhasil diwujudkan oleh Pemprov NTB selama tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator makro daerah yang terus membaik.
Misalnya pertumbuhan ekonomi sangat progresif mencapai 6,95 persen dengan tambang dan 3,42 persen tanpa tambang. Kondisi ini membaik jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur 2022 yang berlangsung di gedung DPRD NTB, Selasa 28 Maret pukul 21.30 Wita.
Ia mengatakan, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha terkait kepariwisataan yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 24,68 persen serta transportasi dan pergudangan sebesar 16,89 persen.
Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi di tahun 2022 terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa yang mencapai 45,52 persen. Pertumbuhan ekonomi NTB lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31 persen.
“Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi di daerah kita berjalan dengan baik. dengan semakin pulihnya perekonomian di NTB, berimbas pada adanya peningkatan kinerja pada indikator-indikator makro lainnya,” kata Gubernur.
Menurut Gubernur, hal ini terjadi pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB yang terus mengalami peningkatan dari 68,65 pada tahun 2021 menjadi 69,46 poin pada tahun 2022. s
Sehingga pihaknya optimis dapat mewujudkan IPM NTB masuk kategori tinggi atau di atas 70 pada tahun 2023 sesuai target RPJMD 2019-2023.
Sementara itu pada indikator ketenagakerjaan yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT), mengalami penurunan dari 3,01 persen pada Agustus tahun 2021 menjadi 2,89 persen pada tahun 2022.
Pada indikator kemiskinan, penurunan angka kemiskinan mengalami perlambatan dari 13,83 persen pada tahun 2021 menjadi 13,82 persen pada tahun 2022 atau turun sebesar 0,01 persen.
“Perlambatan ini dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok, sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak yang berdampak pada kenaikan inflasi yang mencapai 6,23 persen. Ini juga dipicu oleh adanya kenaikan garis kemiskinan dari Rp.441.711 tahun 2021 meningkat menjadi Rp.489.954 pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 10,92 persen,” katanya.(ADH)
