Mataram (NTB Satu) – Sosok Gibran Rakabuming Raka yang merupakan cawapres dari Prabowo Subianto saat ini tengah menjadi sorotan publik karena sering tidak hadir dalam acara undangan debat.
Gibran baru-baru ini menunjukkan ketidakhadirannya dalam debat di tvOne pada Rabu malam, 6 Desember 2023. Pasalnya, dua cawapres lainnya yaitu Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD menghadiri debat dengan format dialog interaktif tersebut.
Direktur Juru Debat Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, memberikan pembelaan atas ketidakhadiran Gibran Rakabuming Raka dalam debat tersebut.
Budiman mengungkapkan bahwa Gibran bukanlah profesional debater atau ahli debat. Kendati demikian, Ia memastikan bahwa Gibran sudah siap untuk debat cawapres yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Mas Gibran bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU oleh undang-undang, peraturan KPU,” kata Budiman, Jakarta, Kamis 7 Desember 2023, seperti dikutip dari Liputan 6.
Berita Terkini:
- Gubernur NTB Nilai Satgas PPKS di Ponpes tak Urgen, Aktivis Anak: Justru Itu yang Belum Ada
- PPATK Sebut Korupsi dan Narkotika Jadi Kejahatan Tertinggi Tindak Pidana Pencucian Uang
- Sidang Perdana Gugatan Mobil Esemka dan Ijazah Digelar Besok, Jokowi Bakal ke Vatikan?
- Hakim Jatuhkan Vonis Dua Terdakwa Korupsi KUR BSI Petani Porang
Budiman menegaskan bahwa Gibran hanya akan hadir dalam debat yang diselenggarakan oleh KPU. Menurutnya, seorang pemimpin di Indonesia tidak harus pandai berdebat, tetapi harus pandai dalam eksekusi.
“Karena bagaimana pun juga, Mas Gibran ini kan masuk pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup rendah hati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat,” jelasnya.
“Kita memilih pemimpin presidensial, kita bukan memilih perdana menteri. Perdana menteri itu keahlian debat menjadi penting. Kalau presiden keahlian eksekusi yang menjadi penting. Jadi bukan kemampuan berdebatnya yang diutamakan. Dia debat sebagai sebuah proses yang resmi oleh KPU, ya diikutin karena itu proses politik yang resmi,” sambungnya.
Budiman menilai kalau sekadar menguji pemahaman, tidak harus melalui berdebat, melainkan bisa dilakukan wawancara dan berpidato.
“Karena ingat kita memilih presiden sistem presidensial. Sistem presidensial kebutuhannya bukan pada berdebat, tapi pada delivery, pada soal kepemimpinan, eksekusi,” tutupnya. (WIL)
