Mataram (NTB Satu) – Kisruh antara PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dengan sebagian warga lingkar tambang yang diwakili Aliansi Masyarakat Anti-Mafia Tambang (Amanat) masih terus bergulir. Terutama soal urusan dana Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Kisruh ini pun menjadi perhatian DPR RI. Hingga kini, PT AMNT masih menunggak pembayaran CSR terhadap masyarakat lingkar tambang.
Sebelumnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Zainal Abidin mengatakan, munculnya kisruh antara PT AMNT dan Amanat bukanlah konflik, melainkan hanya soal perbedaan cara pandang. Selain itu, Abidin menilai, perlawanan Amanat kepada PT AMNT murni bersumber dari persoalan komunikasi.
Ketua Amanat, Muh. Erry Setiawan, merespons pernyataan Zainal Abidin. Menurut Erry, pernyataan Zainal Abidin lucu, sebab Dinas ESDM NTB mengaku tidak memiliki data yang diminta Amanat terkait transparansi penerbitan blue print atau cetak biru yang menjadi syarat pencairan PPM atau CSR. Perlu diketahui, penyusunan blue print PPM atau CSR mesti dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.
“Kepada kami, Zainal Abidin pernah mengatakan bahwa data yang diminta Amanat tidak dalam penguasaan Dinas ESDM NTB. Selain itu, Direktur Utama PT AMNT dan Komisi VII DPR-RI pun menyatakan bahwa adanya permasalahan pembayaran PPM atau CSR yang belum diselesaikan. Lalu, mengapa ujuk-ujuk Kadis ESDM NTB menyebut kisruh antar Amanat dan PT AMNT bukanlah konflik?” ungkap Erry, dihubungi NTB Satu, Sabtu, 14 Januari 2023.
Erry menyarankan Dinas ESDM NTB membentuk tim ahli untuk membaca regulasi. Hal tersebut diperlukan agar seluruh pihak yang terlibat dalam kisruh ini dapat bergerak sesuai aturan yang berlaku.
Erry juga turut menantang Zainal Abidin untuk melakukan dialog bersama terkait kisruh PT. AMNT dan Amanat. Dinas ESDM NTB dipersilakan membawa data-data serta pernyataan-pernyataan yang pernah dikeluarkan.
“Kalau memang mau, mari saling berdebat di depan publik. Mari saling melampirkan data di hadapan masyarakat,” ucap Erry.
Erry meminta Zainal Abidin agar membaca ulang seluruh regulasi yang berlaku soal pertambangan, sehingga tidak melayangkan pernyataan yang tidak tepat. Erry pun mengkritisi klaim Pemprov NTB yang menyebutkan pembangunan Smelter di Kabupaten Sumbawa Barat telah mencapai 47 persen. Menurutnya, Pemprov NTB semestinya memberikan keterangan yang detail dan terperinci mengenai pencapaian tersebut.
“Masyarakat perlu tahu soal pembangunan yang mencapai 47 persen itu meliputi apa saja. Pasalnya, menurut pengamatan kami di lapangan, di smelter baru hanya ada kamp saja,” terang Erry.
Maka dari itu, Erry melihat Zainal Abidin seolah-olah terkesan menjadi juru bicara dari PT AMNT. Hal yang paling tepat dilakukan oleh Zainal Abidin dan seluruh stakeholder Dinas ESDM NTB agar menyelesaikan blue print pencairan PPM atau CSR PT AMNT.
“Sampai sekarang, blue print belum disusun. Lantas, mengapa Zainal Abidin menyebut kisruh PT AMNT dan Amanat bukanlah konflik? Kami tidak pernah tahu dana ratusan miliar dari CSR itu bersumber dari mana dan siapa yang menikmati?” tanya Erry.
Sampai saat ini, Erry mengaku tidak mengetahui apa motif pernyataan Zainal Abidin. Namun, ia curiga bahwa hubungan antar Zainal Abidin dan PT AMNT makin membaik, sehingga melayangkan pernyataan kisruh antar PT AMNT dan Amanat bukanlah konflik.
Terkait adanya pernyataan Zainal Abidin yang menyebutkan kisruh PT AMNT dan Amanat hanyalah permasalahan komunikasi, Erry menyatakan bahwa Amanat bergerak sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Erry, penyebutan yang berdasarkan analisa dan pemahaman tanpa melibatkan aturan merupakan hal yang salah.
“Saya kira, kita mesti melihat persoalan ini melalui sudut pandang aturan yang berlaku. Aturan menyebutkan, pencairan PPM harus didasari blue print. Namun, sampai saat ini blue print belum ada,” beber Erry.
Sampai saat ini, Amanat melihat bahwa AMNT tidak pernah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan bekerja untuk sektor pasca-tambang. Erry menilai, pengabaian tersebut sangat berbahaya.
“Jangan sampai ketika perusahaan hengkang lantaran emas sudah habis, masyarakat kemudian hanya mendapatkan bencana belaka. Kehadiran blue print penting untuk diketahui masyarakat agar memiliki bayangan mengenai apa saja yang akan dibangun di daerahnya,” pungkas Erry. (GSR)
