Mataram (NTBSatu) – Dewan mulai melempar wacana pergantian jabatan Sekda NTB. Kedudukan Sekda yang saat ini di tangan H. Lalu Gita Ariadi, harus ada penyegaran sebagai salah satu syarat percepatan akselerasi program Iqba-Dinda.
Wacana ini cukup rasional menurut politisi PAN DPRD Provinsi NTB, Muhammad Aminurlah, di tengah keinginan Iqbal – Dinda melakukan penataan birokrasi.
Konsep penataan dan penyegaran justeru harus Iqbal mulai dari pucuk pimpinannya, dengan menunjuk Pelaksana Tuntas (Plt) Sekda.
Penunjukkan Plt tanpa harus menunggu masa pensiun Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi Oktober 2025.
“Karena kalau bicara penataan birokrasi, Plt-kan Sekda. Sekali lagi, karena kalau bicarakan penyegaran, harus pakai konsep top down, dari atas ke bawah,” ujar Aminurlah, Sabtu 15 Maret 2025.
Selama masa transisi pemerintahan, ada banyak catatan terkait masa jabatan Lalu Gita. Seperti kisruh Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian percepatan penyelesaian beberapa proyek yang gaduh. Di antaranya, proyek renivasi Islamic Center, proyek RS Mandalika, rehabilitasi Masjid Kejati NTB.
Di luar soal catatan penyelesaian proyek prioritas daerah itu, Maman – sapaannya – melihat urgensi pergantian Sekda agar mesin birokrasi berjalan sesuai keinginan Gubernur NTB.
“Apabila Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri ingin sungguh-sungguh menata birokrasi,” ujar Anggota Fraksi ABRN DPRD NTB ini.
Jangan Menunggu Sekda Pensiun
Ini sekaligus menanggapi kenginan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal melakukan perombakan birokrasi di setiap tingkatan pekan depan. Langkah ini justeru menurutnya kurang efektif, karena tak menyentuh pucuk pimpinan birokrasi.
“Maka langkah pertama adalah segera mengganti posisi Sekda NTB. Bukan justru sebaliknya melakukan mutasi atau merotasi pimpinan OPD,” ujarnya.
Terlebih meritokrasi yang jadi “jualan” Lalu Muhammad Iqbal selama ini.
“Harusnya pendekatan meritokrasi yang jadi andalan gubernur, mulai dengan top down atau atasnya dulu, baru bottom up atau ke bawah,” tegas anggota DPRD NTB dari daerah pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu ini.
Fungsi Sekda ini sangat strategis di tubuh birokrasi. Pertama sebagai penata birokrasi dan kedua sebagai pengelola keuangan daerah karena sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga sebagian dari kewenangan gubernur itu ada pada Sekda.
Oleh karena itu kalau Gubernur NTB ingin bagus jalan pemerintahannya saat awal ini, harusnya mulai dengan mengganti posisi Sekda, lantas menunjuk Plt sebagai estafet.
“Jadi jangan menunggu Sekda yang sekarang pensiun dulu, baru usulkan pengganti, itu kalau Gubernur mau pemerintahan ini berjalan baik, ingin nyaman, ya itu tadi ganti Sekda, dulu OPD,” paparnya.
Sebelumnya beredar kabar Gubernur dan Wakil Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri akan melakukan rotasi dan mutasi pejabat eselon II pimpinan OPD untuk pertama kalinya setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya di Istana Negara, Jakarta pada 20 Pebruari 2025.
Gubernur Pernah Apresiasi
Pernyatan Maman berbanding terbalik dengan sikap Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal. Hari pertama masuk kantor, Senin 3 Maret 2025, Lalu Iqbal mengapresiasi kerja Lalu Gita Ariadi, khususnya selama masa transisi pemerintahan.
“Terima kasih Pak Sekda sudah menjalankan roda pemerintahan selama masa kegamangan ini. Setelah pelantikan, kami langsung ke Magelang, jadi belum sempat memberikan arahan-arahan,” puji Gubernur.
Di luar wacana pergantian Sekda, sudah berembus di kalangan wartawan, ada delapan jabatan Kepala OPD yang kosong pada era kepemimpinan Iqbal-Dinda. Menempati posisi mereka saat ini adalah pelaksana tugas (Plt).
Di antaranya Plt Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Saat ini Mursal selaku Plt. Demikian juga Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral posisi ini oleh Izzudin Mahili, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saat ini adalah Lies Nurkomalasari, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Wahyu Hidayat akan terganti.
Selain itu, Plt Kepala Dinas Perpustakaan Amir, Staf Ahli Gubernur, Plt Kepala Brida NTB Lalu Suryadi, Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ervan Anwar, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yusron Hadi pun juga bakal terkena mutasi.
Ada juga kepala OPD yang saat ini masih berstatus tetap juga mendapatkan terpaan isu mutasi.
Mereka itu antara lain Kepala Dinas Sosial Ahsanul Khalik, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika masih di tangan Najamuddin Amy.
Selain itu, nama Kepala Dinas Pertanian masih kendali Taufik Hidayat, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Eva Dewiyani dan Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ashari, Kepala Dinas Permukiman Sadimin, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aidy Furqan juga bakal terkena mutasi.
Termasuk nama Kepala Dinas Pariwisata Jamaluddi Malady, Kepala pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Roni juga terkena mutasi. Selain nama-nama tersebut hampir semua Kepala Biro Setda NTB juga kena mutasi. Termasuk Direktur Rumah Sakit Daerah Provinsi NTB dr. Lalu Herman Putra. (*)
