Mataram (NTB Satu) – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terlambat mengatur perdagangan digital. Keterlambatan itu menimbulkan adanya aplikasi yang telah mencatatkan pembelian dengan sangat masif.
Melansir dari Tribun, Jokowi awalnya mengatakan pemerintah perlu menyiapkan aturan perdagangan digital, pembayaran digital dan proteksi data-data pribadi.
Berita Tekini:
- Musda Golkar NTB Digelar: Mohan Aklamasi, DPP Minta Tambah Kursi
- Ancaman Rusia Jika Pemimpin Iran Dibunuh Amerika-Israel
- Begini Dampak Perang Iran-Israel ke Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia
- Sari Yuliati Janji Perbaiki Layanan Haji, Apresiasi Kemenag Kawal Kepulangan Jemaah NTB
“Nggak usah bicara global, ASEAN-nya dulu. Aturan perdagangan digital disiapkan, pembayaran digital disiapkan, keamanan data hati-hati harus diproteksi, dilindungi betul,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta program pendidikan Lemhannas Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Rabu 4 Oktober 2023, kemarin.
