Mataram (NTB Satu) – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terlambat mengatur perdagangan digital. Keterlambatan itu menimbulkan adanya aplikasi yang telah mencatatkan pembelian dengan sangat masif.
Melansir dari Tribun, Jokowi awalnya mengatakan pemerintah perlu menyiapkan aturan perdagangan digital, pembayaran digital dan proteksi data-data pribadi.
IKLAN
Berita Tekini:
- ASN KSB Jadi Pelopor Hemat Energi, Bupati Amar Terbitkan Aturan Ketat Efisiensi Anggaran
- Polisi Bekuk Terduga Pelaku Penganiayaan di Jalan Pisang Kota Bima
- Harapan Baru Bangkitkan Produksi, Satu Ton Bibit Rumput Laut Masuk Tanjung Bele Sumbawa
- Kemarau Panjang Ancam NTB, BMKG Ungkap Wilayah Rawan Kekeringan
“Nggak usah bicara global, ASEAN-nya dulu. Aturan perdagangan digital disiapkan, pembayaran digital disiapkan, keamanan data hati-hati harus diproteksi, dilindungi betul,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta program pendidikan Lemhannas Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Rabu 4 Oktober 2023, kemarin.
