Mataram (NTB Satu) – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terlambat mengatur perdagangan digital. Keterlambatan itu menimbulkan adanya aplikasi yang telah mencatatkan pembelian dengan sangat masif.
Melansir dari Tribun, Jokowi awalnya mengatakan pemerintah perlu menyiapkan aturan perdagangan digital, pembayaran digital dan proteksi data-data pribadi.
Berita Tekini:
- Syarafuddin Jarot Resmi Pimpin DPD NasDem Sumbawa
- Target Investasi NTB 2026 Naik Jadi Rp68 Triliun, Fokus Pariwisata hingga Pertanian
- Hakim PT NTB Ubah Kerugian Negara Kasus LCC Jadi Rp38,6 Miliar
- Belasan OPD Pemprov NTB Tidak Informatif
“Nggak usah bicara global, ASEAN-nya dulu. Aturan perdagangan digital disiapkan, pembayaran digital disiapkan, keamanan data hati-hati harus diproteksi, dilindungi betul,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta program pendidikan Lemhannas Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Rabu 4 Oktober 2023, kemarin.
