Mataram (NTB Satu) – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terlambat mengatur perdagangan digital. Keterlambatan itu menimbulkan adanya aplikasi yang telah mencatatkan pembelian dengan sangat masif.
Melansir dari Tribun, Jokowi awalnya mengatakan pemerintah perlu menyiapkan aturan perdagangan digital, pembayaran digital dan proteksi data-data pribadi.
Berita Tekini:
- Daftar 5 Negara Asia Diam-diam Dukung Israel, Ada yang Mayoritas Muslim
- Menjawab Asta Cita Presiden Prabowo, NTB Genjot MBG untuk Generasi Emas dari Dapur Negeri
- Tragedi Rinjani: Alarm Kesiapan Menuju Pariwisata NTB Berkelas Dunia
- Ternyata ini Daftar Password M-Banking Favorit Peretas
“Nggak usah bicara global, ASEAN-nya dulu. Aturan perdagangan digital disiapkan, pembayaran digital disiapkan, keamanan data hati-hati harus diproteksi, dilindungi betul,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta program pendidikan Lemhannas Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Rabu 4 Oktober 2023, kemarin.
