Mataram (NTB Satu) – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terlambat mengatur perdagangan digital. Keterlambatan itu menimbulkan adanya aplikasi yang telah mencatatkan pembelian dengan sangat masif.
Melansir dari Tribun, Jokowi awalnya mengatakan pemerintah perlu menyiapkan aturan perdagangan digital, pembayaran digital dan proteksi data-data pribadi.
Berita Tekini:
- PPPK Paruh Waktu Gembira, Pemkab Lombok Timur Ambil Alih Tunggakan dan Biaya BPJS
- LBH Pers Sayangkan Langkah Mentan Amran Gugat Tempo Rp200 Miliar: Mencederai Kebebasan Pers
- Puluhan Ribu Warga Turki Demo Desak Erdogan Mundur
- Terancam PHK, 518 Honorer Pemprov NTB Disarankan BKN Cari Pekerjaan Lain
“Nggak usah bicara global, ASEAN-nya dulu. Aturan perdagangan digital disiapkan, pembayaran digital disiapkan, keamanan data hati-hati harus diproteksi, dilindungi betul,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta program pendidikan Lemhannas Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Rabu 4 Oktober 2023, kemarin.
