Mataram (NTB Satu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB mengusulkan 2.082 formasi PPK untuk honorer.
Setengah atau 1.335 dari jumlah tersebut, merupakan formasi PPPK tenaga guru honorer. Pengusulan tersebut untuk memenuhi sisa kebutuhan formasi PPPK tahun 2022.
“Formasinya sudah kami usulkan ke Menpan RB. Tinggal menunggu kesepakatan,” kata kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Muhammad Nasir, Jumat, 28 April 2023.
Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), batas waktu pengusulan formasi sampai 30 April 2023.
Sedangkan, mengenai jumlah usulan, Nasir menyebut, potensi formasi untuk PPPK guru hampir mencapai 2000-an lebih. Namun pihaknya membatasi, karena terkendala anggaran.
“Pengusulan formasi tergantung pada anggaran yang disediakan juga. Kalau kita daftar dengan keinginan banyak-banyak, nanti sulit juga dalam membayar gajinya,” sebut mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB ini.
Karena itu, dalam pengusulan formasi PPPK harus konsultasi juga dengan BPKAD tentang persiapan anggarannya.
Secara keseluruhan, BKD NTB mengusulkan kurang lebih 2.082 formasi di tahun 2023. Formasi tersebut mencakup seluruh tenaga honorer, di antaranya tenaga guru, kesehatan, dan teknisi.
Untuk tenaga kesehatan, diusulkan 500 lebih formasi. Sedangkan, untuk tenaga teknisi BKD mengusulkan sebanyak 220 formasi.
Namun Nasir mengingatkan, mengenai formasi tersebut, baru sebatas usulan. Nantinya, Menpan RB yang akan menetapkan formasi resmi dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah.
“Acuan yang dipakai untuk penetapan formasi PPPK berdasarkan keputusan Menpan RB,” ujarnya.
Lebih lanjut, menganai pelamar P1 guru PPPK yang dibatalkan penempatannya dalam seleksi 2022. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Ristek telah memastikan mereka diprioritaskan pada seleksi Guru PPPK 2023.
“Sebanyak 28 pelamar P1 Guru PPPK Pemprov NTB akan menjadi prioritas PPPK 2023, dari formasi yang kami usulkan,” sebut Nasir.
Ia melanjutkan, sebenarnya rencana pengusulan formasi PPPK tahun 2023 secara keseluruhan dari BKD NTB adalah sekitar 5000-an. Namun, seteleh berdiskusi dengan BPKAD, rencana tersebut terlalu tinggi.
“Jangan buat asumsi terlalu tinggi, kita perlu perhatikan anggaran juga, takutnya nanti kebablasan,” tutur Nasir mengutip pernyataan Kepala BPKAD, Samsul Rizal.
Pemerintah belum resmi mengeluarkan jadwal pendaftaran CASN, baik PPPK 2023 maupun CPNS 2023.
Namun, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB sudah memastikan bahwa akan membuka pendaftaran CPNS dan PPPK tahun 2023. (MYM)
