Mataram (NTB Satu) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI membeberkan lima provinsi paling rawan praktik politik uang di Pemilu Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Pernyataan itu tertuang dalam hasil analisis Bawaslu soal isu strategis politik uang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemilihan Serentak 2024.
Dari 34 provinsi yang dijadikan unit analisis, setidaknya ada lima provinsi yang masuk kategori ‘Kerawanan Tinggi’ terjadinya praktik politik uang.
Lima provinsi tersebut yakni Maluku Utara dengan skor tertinggi 100; disusul Lampung 55,56; Jawa Barat 50; Banten 44,44; dan Sulawesi Utara 38,89.
Menurut anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, berkaca pada pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, modus politik uang terbagi dalam beberapa bentuk, yakni memberikan langsung; memberikan barang; dan memberikan janji.
“Modus memberi langsung itu salah satunya berupa pembagian uang, voucher atau uang digital dengan imbalan memilih (kepada salah satu peserta pemilu),” kata Lolly pada acara Pemetaan IKP di Bandung, Jawa Barat, Minggu, 13 Agustus 2023.
Sementara itu, 29 provinsi lainnya masuk kategori ‘Rawan Sedang’ soal praktik politik uang. Berdasarkan data analisis, Bawaslu menyebut tak ada satupun provinsi yang masuk kategori “Rawan Rendah”.
Baca Juga :
