Mataram (NTBSatu) – Provinsi NTB akan melakukan uji coba penggunaan skema prasmanan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG).
Hal ini sejalan dengan rencana Badan Gizi Nasional (BGN). Di mana BGN menguji coba skema ini di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuannya, demi menyajikan makanan hangat, segar, serta memberikan edukasi bagi penerima manfaat.
Sebagai langkah awal, Pemprov NTB memfokuskan uji coba ini di wilayah perkotaan. Khususnya Kota Mataram, dengan merangkul satu hingga dua SPPG.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani menyampaikan, pemerintah daerah menawarkan skema prasmanan ini secara sukarela kepada mitra penyedia jasa. Alasannya, karena kebijakan tersebut belum menjadi regulasi mengikat.
Langkah ini bertujuan mengevaluasi efektivitas distribusi makanan sekaligus menekan risiko kontaminasi atau keracunan akibat jeda waktu pengiriman yang terlalu lama.
Dalam pelaksanaannya, Satgas MBG memprioritaskan bagi SPPG yang memiliki jangkauan wilayah terbatas. Misalnya, SPPG yang melayani satu hingga tiga sekolah atau lingkungan pondok pesantren.
“Ini masih sifatnya uji coba dan kita tawarkan secara sukarela. Kita lihat dulu kesiapan mitra, perangkat prasmanan, serta sarana prasarana penunjangnya,” ujar Fathul Gani, Senin, 12 Oktober 2026.
Keunggulan Makanan Segar dan Tantangan Teknis
Di samping faktor keamanan pangan, Fathul Gani menilai skema prasmanan lebih menjamin kualitas makanan karena petugas langsung membagikan hidangan begitu selesai memasak.
“Begitu makanan sudah jadi, tidak butuh waktu lama langsung ke lokasi penerima manfaat. Yang utama, kita harus memastikan jam pelayanannya, apakah pagi atau siang. Pihak sekolah dan mitra harus menyepakati jam tersebut agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar,” lanjutnya.
Selain menyelaraskan jam layanan, Satgas NTB kini juga mematangkan beberapa hal teknis lainnya di lapangan. Fathul Gani menegaskan, mitra wajib menyiagakan personel serta memastikan kesiapan perlengkapan prasmanan di lokasi pembagian.
Guna mengantisipasi kendala teknis tambahan, Fathul Gani meminta mitra yang melayani sekolah dengan 1.000 hingga 2.000 siswa untuk membagi tempat layanan menjadi dua atau tiga titik prasmanan agar tidak memicu penumpukan antrean.
“Kalau menyediakan satu tempat prasmanan untuk seribu siswa, tentu antreannya akan panjang. Minimal harus dibagi menjadi dua atau tiga tempat supaya antreannya tidak terlalu lama,” tambahnya.
Sebagai persiapan akhir, Satgas NTB saat ini sedang memvalidasi data profil penerima manfaat di seluruh wilayah NTB.
Fathul Gani menjadwalkan rapat koordinasi teknis bersama Korwil pekan depan usai agenda Jakarta guna mematangkan skema uji coba mitra.(*)
