Oleh: M. Zakiy Mubarok – Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Mataram
Saat dinamika menjelang musyawarah daerah (Musda) ke-V melalui musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) DPD Partai Demokrat NTB, muncul beberapa nama yang dikabarkan akan menjadi Ketua DPD Partai Demokrat NTB 2026 – 2031. Tiga diantaranya, Irjen. Pol. (Purn) Hadi Gunawan (Hagun), Dr. Gema Muzakir (Gema) dan Indra Jaya Usman (IJU). Ada nama-nama lain yang juga muncul dan bergerak dibawah permukaan.
Kita sudah bisa menebak, lazimnya momen perebutan posisi politik, masing-masing pihak pasti berstrategi, menerapkan taktik hingga melakukan lobi-lobi. Dan geliat intrik politik tak bisa dihindari
Sempat tertunda. Sedianya akan digelar 18 September 2026, namun dengan pertimbangan masih suasana hari ulang tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat, Musda ke-V melalui Musdalub DPD Partai Demokrat NTB baru terlaksana Jum’at 16 Oktober 2026 di Mataram.
Dan melalui forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat provinsi itu, akhirnya secara sah dan demokratis Hadi Gunawan (Hagun) dipilih sebagai Calon Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTB oleh peserta Musda ke-V melalui Musdalub dimaksud secara aklamasi. Nama Gema yang telah mendaftar sebagai bakal calon ketua, dinyatakan tak memenuhi syarat pencalonan. Sementara IJU pada detik-detik akhir memilih tidak “memasuki gelanggang musda melalui musdalub”, karena kabarnya merubah orientasi dan arah target politik.
Untuk selanjutnya, nama Hadi Gunawan diusulkan kepada DPP Partai Demokrat guna dimintakan persetujuan untuk dapat ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTB 2026-2031.
Itulah sekilas, potret rekrutmen kepemimpinan politik di Partai Demokrat NTB. Terbuka dan demokratis. Yang bisa jadi, untuk sebagian orang hasilnya disikapi dengan penuh euforia, tapi bagi sebagian yang lain (mungkin) kecewa. Proposisi ini tak perlu dibantah. Sebab sangat manusiawi.
Beruntung ada kanal untuk menampung dua sikap itu melalui mantra politik di Partai Demokrat (dan mungkin juga di setiap organisasi besar dan berpengalaman panjang) setiap kali momentum kompetisi politik hadir.
Mantra politik itu menyatakan, apapun hasil dari sebuah perhelatan organisasi yang demokratis dan sesuai ketentuan, harus diterima semua pihak dengan lapang dada, senang, dan bahagia. Terlebih jika hasil tersebut telah menjadi ketetapan pimpinan tertinggi organisasi. Maka tak ada bahasa lain kecuali seluruh kader Partai Demokrat harus tunduk dan patuh. Dalam konteks Partai Demokrat, pimpinan tertinggi organisasi adalah Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal, H.E. Herman Khaeron.
Senyampang itu, Herman Khaeron (Kang Hero) , yang hadir dalam forum Musda ke-V melalui Musdalub DPD Partai Demokrat NTB, memberikan pesan kepada seluruh kader, agar dapat mengembalikan kejayaan Partai Demokrat di Provinsi NTB pada pemilu mendatang. Herman mengingatkan, pada Pemilu 2009, Partai Demokrat pernah menyumbang tiga (3) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan delapan (8) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB.
Menanggapi pesan tersebut, Hagun menegaskan, dirinya siap meningkatkan perolehan suara Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan NTB (1 dan 2) ke kursi Anggota DPR RI dan menambah jumlah kursi Partai Demokrat di DPRD NTB. Bahkan ia berkomitmen, untuk sedini mungkin akan melakukan verifikasi dan mencari calon legislatif yang berpotensi meraih banyak suara.
Pesan Kang Hero dan tanggapan Hagun itu mengingatkan kita pada definisi partai politik yang dicetuskan oleh Robert Huckshom (1984). Dalam buku teksnya berjudul Political Parties in America, ilmuwan politik itu mendefinisikan partai politik sebagai sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan. Bagi Huckshom, raison d’etat partai politik adalah sarana yang diperlukan untuk memenangi pemilu dan memimpin pemerintahan. (Handbook Partai Politik : 2014).
Apa yang diungkapkan Huckshom diatas adalah gambaran tentang partai politik paling sederhana secara definisi. Sebab harus disadari, tugas dan peran partai politik memiliki spektrum yang lebih luas dari itu. Masih ingat kata Clinton Rossiter yang menyatakan ‘tidak ada demokrasi tanpa politik, dan tidak ada politik tanpa partai politik?’
Ya. Itu artinya persinggungan antara partai politik dan perkembangan demokrasi sangat erat. Disinilah pentingnya partai politik merawat dan menjaga kultur deliberasi dalam memperkuat struktur dan memainkan citra politiknya agar tetap sesuai dengan semangat zaman.
Sebagaimana yang dipahami selama ini, deliberasi adalah proses mempertimbangkan pilihan secara teliti, saksama, dan mendalam yang melibatkan dialog, pertukaran argumen, serta nalar (bukan sekadar menggunakan kekuatan atau kekuasaan) sebelum mengambil suatu keputusan.
Karakteristik deliberasi antara lain, berbasis nalar, inklusif, dan orientasi keputusan. Karena itu, sejatinya dalam menjalankan peran dan fungsi politiknya, Partai Demokrat hendaknya selalu melibatkan logika, data dan argumentasi yang terukur, serta mengajak sebanyak mungkin pihak untuk mendengarkan sudut pandang yang berbeda. Tujuannya, untuk mencapai konsensus atau pahaman bersama. Bukan sekedar berebut mayoritas suara.
Selamat datang Jenderal Hagun. (*)
