Mataram (NTBSatu) – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026. Data ini mencatat sebanyak 18,01 juta rumah tangga di Indonesia menempati rumah tidak layak huni. Sementara 9,29 juta keluarga lainnya masih belum memiliki rumah sendiri.
Jumlah masyarakat yang menghadapi persoalan kelayakan hunian tersebut terhitung hampir dua kali lipat melebihi angka keluarga yang belum memiliki rumah pribadi (backlog kepemilikan). Hal ini disampaikan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, saat memaparkan hasil Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 pada Kamis, 13 Agustus 2026.
“Angka backlog II pada tahun 2026 mencapai 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga,” ujarnya Kamis, 13 Agustus 2026.
Penurunan Angka Backlog Kepemilikan Hunian
Hasil pembaruan data melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2026 oleh BPS bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperlihatkan persoalan sektor perumahan nasional tidak semata berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik bangunan baru, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas tempat tinggal warga.
BPS membagi indikator pengukuran kondisi perumahan nasional menjadi dua kategori utama. Pertama, backlog I untuk status kepemilikan. Kedua, backlog II untuk kelayakhunian.
Pada kategori backlog I, persentase rumah tangga yang belum memiliki hunian pribadi pada 2026 tercatat sebesar 12,39 persen atau 9,29 juta rumah tangga. Capaian ini menunjukkan penurunan dari posisi tahun 2025 yang berada di angka 13 persen.
Secara kuantitas, angka rumah tangga tanpa hunian sendiri mengalami pengurangan hingga 350.000 rumah tangga dalam kurun satu tahun.
Tantangan Pemenuhan Rumah Layak Huni
Di sisi lain, kategori backlog II menggambarkan kelompok masyarakat yang sudah menempati rumah pribadi. Namun kondisi fisik hunian belum memenuhi standar kriteria layak huni.
BPS mendata persentase backlog II pada 2026 mencapai 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga. Angka ini mencatatkan perbaikan jika membandingkannya dengan kondisi tahun 2025 yang sebesar 25,33 persen atau 18,77 juta rumah tangga.
Penurunan ini menandakan sebanyak 762.763 rumah tangga berhasil terbebas dari masalah rumah tidak layak huni dalam satu tahun terakhir.
Meski kedua indikator mengalami perbaikan positif, ketimpangan antara jumlah masyarakat yang belum berumah dengan masyarakat penghuni rumah tak layak menunjukkan pekerjaan besar pemerintah dalam membenahi kualitas hunian warga.
“Angka backlog dua pada tahun 2026 terlihat dua kali lebih tinggi dibandingkan backlog satu kepemilikan,” pungkas Amalia. (*)
