Jakarta (NTBSatu) – Diskusi publik bertajuk “Kopdar Bareng Mas Dar” di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin malam, 15 Juni 2026, berakhir ricuh.
Kericuhan terjadi setelah sejumlah mahasiswa terlibat aksi saling dorong dan berupaya meminta penjelasan dari para narasumber, terkait berbagai persoalan agraria dan kebijakan pembangunan.
Diskusi yang mengusung tema “Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa” tersebut menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, serta Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, sebagai pembicara.
Ketua Serikat Mahasiswa UGM, Mesa mengatakan, aksi kejar-kejaran dan saling dorong terjadi setelah mahasiswa menilai para narasumber tidak memberikan jawaban yang memadai atas sejumlah pertanyaan. Khususnya, mengenai persoalan agraria.
“Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka bersalah atau tidak,” ujar Mesa mengutip Beritasatu, Selasa, 16 Juni 2026.
Awalnya, kegiatan diskusi berlangsung kondusif. Namun, suasana mulai memanas ketika sejumlah mahasiswa melontarkan kritik dan mempertanyakan relevansi kehadiran para pejabat sebagai pembicara.
Mahasiswa menilai, ketiga narasumber tidak tepat membahas Pancasila sebagai pemersatu bangsa di tengah berbagai persoalan yang menurut mereka belum terselesaikan.
Perdebatan antara mahasiswa dan para pembicara berlangsung sepanjang forum hingga ketegangan meningkat menjelang berakhirnya acara.
Saat para narasumber bersiap meninggalkan lokasi, aparat kepolisian langsung melakukan pengamanan untuk mengantisipasi situasi yang semakin tidak kondusif.
Petugas mengamankan Nusron Wahid dan Sudaryono menggunakan kendaraan patroli pengawalan (patwal). Sementara itu, Budiman Sudjatmiko keluar dari area gedung melalui pintu belakang GIK.
Mesa menegaskan, mahasiswa meminta penjelasan atas sejumlah kebijakan yang mereka nilai berdampak langsung pada masyarakat, terutama agraria.
“Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi. Kalau kami dianggap jahat, merusuh atau apa pun. Sesungguhnya persoalan yang kami suarakan jauh lebih besar karena ada banyak rakyat yang tanahnya dirampas,” kata Mesa. (*)
