Jakarta (NTBSatu) – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan kasus dugaan penyadapan oleh Listyo Sigit Prabowo (LSP) Cs. Pengungkapan itu dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan sejumlah target penyadapan selain Presiden Prabowo Subianto.
“Berdasarkan hasil penyidikan, dugaannya sasaran penyadapan mencakup berbagai kalangan. Antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga. Kemudian pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” kata Suyudi di kompleks Parlemen, mengutip live YouTube TVR Parlemen, Kamis, 12 November 2026.
Selain itu, Suyudi mengungkap beberapa target lain dalam penyadapan tersebut. Sigit Cs juga melakukan penyadapan terhadap gubernur hingga internal Polri sendiri.
“Gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa,” imbuhnya.
Jenderal Suyudi menambahkan daftar sasaran penyadapan tersebut tidak dapat dimaknai dalam keterlibatan tindak pidana.
“Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat kita maknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” katanya.
DPR Panggil Kapolri
Sebagai informasi, DPR memanggil Suyudi dan jajarannya. Pemggilannya ini untuk meminta penjelasan terkait dugaan kasus penyadapan oleh sejumlah petinggi Polri terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah orang.
Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution. Lalu, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Selanjutnya, penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara, terhadap tiga tersangka lainnya, penyidik menjeratnya dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (*)
