Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat memastikan kelanjutan pembangunan infrastruktur pariwisata kerakyatan pada tahun depan.
Langkah ini merespons penundaan pengerjaan fisik akibat kegagalan proses lelang berulang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Kepastian tersebut menjadi jawaban tegas atas sorotan publik mengenai nasib proyek pengembangan destinasi wisata daerah. Pemkab KSB memilih menata ulang skema pelaksanaan ketimbang memaksakan pengerjaan di sisa waktu anggaran.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan sektor pariwisata. Sebab itu, pemerintah daerah tetap memasukkan program tersebut dalam agenda prioritas tahun mendatang.
“Insya Allah, kita tetap harus melanjutkan pembangunan pariwisata tahun depan,” ujar Bupati Amar, Senin, 12 Oktober 2026.
Meski begitu, orang nomor satu di KSB tersebut memberi catatan mengenai kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Oleh karena itu, pihaknya menuntut evaluasi menyeluruh agar kendala serupa tidak terulang kembali.
“Saya meminta OPD lebih siap dan tentunya patuh regulasi dalam prosesnya supaya tidak ada masalah di kemudian hari,” tegas Amar.
Tingkatkan Kesiapan OPD
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) KSB, Nurdin Rahman, S.E., membeberkan alasan penundaan proyek fisik pariwisata tersebut. Sejumlah perusahaan penawar gagal memenuhi kualifikasi teknis spesifikasi wisata sehingga lelang berulang kali gagal.
“Ada beberapa kali tender ulang masih gagal. Penyedia di bawahnya tidak memenuhi kualifikasi teknis,” kata Nurdin.
Terkait kondisi tersebut, Disparpora KSB memilih tidak memaksakan lelang di sisa waktu tahun anggaran berjalan. Langkah strategis ini bertujuan menjaga kualitas konstruksi bangunan agar sesuai dengan standar perencanaan.
“Kalau kita paksakan tender ulang sekarang, pelaksanaan tidak cukup waktu dan tidak efektif lagi,” tambah Nurdin.
Guna mengatasi kekosongan, pemerintah daerah merencanakan pembukaan proses lelang baru pada Desember mendatang. Dengan demikian, pengerjaan fisik proyek dapat langsung berjalan mulai awal Januari tahun depan.
Secara keseluruhan, Pemkab KSB terus memantau kesiapan administrasi dan teknis seluruh perangkat daerah. Sinergi dan kepatuhan hukum menjadi kunci utama agar proyek pariwisata kerakyatan memberi manfaat nyata bagi warga sekitar. (*)
