Sumbawa Barat (NTBSatu) – Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengintensifkan penyusunan policy brief pemanfaatan saluran irigasi bendungan. Dokumen riset ini menjadi landasan kebijakan untuk menciptakan klaster ekonomi baru berbasis sumber daya lokal.
Pengembangan sektor perikanan air tawar ini bertujuan agar pemerintah daerah memiliki dasar ilmiah yang kuat dan tepat sasaran. Langkah strategis tersebut sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Kepala BRIDA KSB, Mars Anugerainsyah, S.Hut., M.Si., CGCAE. menjelaskan, perumusan kebijakan diawali dengan kajian mendalam bersama para ahli. Untuk itu, pihak Brida KSB merangkul pakar dari Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat.
“Kami menggandeng akademisi agar rumusan kebijakan ekonomi lokal ini memiliki pijakan ilmiah yang kuat,” kata Mars, Minggu, 25 Oktober 2026.
Bidik Ekonomi Pascatambang
Salah satu fokus utama dalam policy brief ini menyasar penataan tata kelola air pada saluran irigasi bendungan. Brida KSB mengkaji payung hukum pemanfaatan air melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) karena irigasi berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS).
“Kami bergerak ke sana agar tidak salah mengambil langkah sebagai dasar Pak Bupati dalam membuat kebijakan,” ujarnya.
Penyusunan regulasi tersebut sangat penting guna mencegah potensi konflik kepentingan antara petani irigasi dan pembudidaya ikan.
Hasil analisis Brida KSB menunjukkan bahwa kebutuhan ikan air tawar di KSB selama ini masih bergantung pada pasokan luar daerah.
Kondisi tersebut membuka peluang pasar yang sangat besar bagi pembudidaya lokal untuk memenuhi kebutuhan daerah secara mandiri.
Pemanfaatan saluran irigasi untuk keramba ikan mampu memberikan pendapatan harian (cash flow) bagi petani sambil menunggu masa panen padi.
Selain itu, komoditas seperti ikan gabus memiliki nilai ekonomi tinggi melalui hilirisasi ekstraksi albumin untuk kebutuhan medis maupun olahan pangan.
“Komoditas lokal seperti ikan gabus memiliki potensi hilirisasi industri medis yang sangat menjanjikan,” tambahnya.
Penyusunan kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang daerah untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan.
Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KSB mencatat kontribusi sektor tambang mulai melandai dari semula hampir 80 persen kini menjadi 68 persen.
“Pemerintah daerah perlu menyiapkan sektor alternatif sebelum kontribusi tambang terus menurun,” pungkas Mars.
Sektor alternatif seperti perikanan, pertanian, UMKM, dan perdagangan lokal diharapkan mampu tumbuh menjadi penopang utama ekonomi Sumbawa Barat. (*)
