Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB bergerak cepat menanggulangi bencana kekeringan ekstrem serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk segera menetapkan status darurat sekaligus memperkuat langkah pencegahan (prevention) menyeluruh menjelang puncak musim hujan.
Rapat koordinasi ini menghadirkan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Stasiun Klimatologi dan Geofisika BMKG, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).
Iqbal menyampaikan instruksi tersebut saat memimpin Rapat Pembahasan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)/Hujan Buatan di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa, 13 Oktober 2026.
“Pemerintah daerah harus segera menetapkan kedaruratan kekeringan dan karhutla. Penetapan status darurat ini sekaligus bertujuan untuk memperkuat tindakan preventif. Kita jangan hanya bereaksi ketika bencana terjadi, sementara tindakan pencegahannya justru kurang,” ujarnya, Selasa 13 Oktober 2026
Sebagai langkah konkret, Iqbal meminta Kepala Pelaksana BPBD NTB untuk segera menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota.
Ia menambahkan, SE tersebut meminta setiap daerah mengoptimalkan distribusi air bersih hingga November 2026. Mengingat tim baru bisa menjalankan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) pada November mendatang, seluruh pihak harus mengakselerasi pasokan air bersih bagi masyarakat.
Iqbal juga mengatakan, jajaran terkait wajib mengantisipasi karhutla dan membersihkan saluran air sebelum hujan turun.
Iqbal juga menyoroti efisiensi operasional armada air bersih. Ia menghubungi pihak Pertamina secara langsung untuk meminta dukungan pengalihan bahan bakar kendaraan tangki air baik milik Pemprov, Pemkab/Pemkot, maupun BAZNAS dari Dex ke Solar subsidi.
Ia menyebut, langkah ini bertujuan agar penghematan anggaran BBM dapat dialokasikan untuk memperbanyak pembelian pasokan air bersih bagi masyarakat.
“Petugas harus menyinkronkan peta sebaran air dan pola distribusi agar armada tidak membuang-buang solar atau bensin secara percuma,” jelasnya.
Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Banjir Berulang
Tak hanya berfokus pada bencana kekeringan, Iqbal juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir yang kerap berulang di sejumlah wilayah.
Ia meminta BPBD dan dinas terkait untuk memperkuat simulasi evakuasi bencana bersama masyarakat, khususnya di pemukiman yang rawan tergenang.
“Kita harus memastikan kesiapan masyarakat di daerah yang selama ini menjadi langganan banjir, termasuk menyelenggarakan simulasi evakuasi. Kesiapan dan strategi mitigasi kita harus matang. Kita perlu mengevaluasi pengalaman tahun lalu di Mataram yang kekurangan perahu karet, terutama perahu bermesin agar sanggup melawan arus. Tim harus menyiapkan skenarionya dari sekarang, khususnya untuk wilayah Bima,” jelas Iqbal
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, menjelaskan bahwa pihaknya menaikkan status siaga menjadi darurat kekeringan dan karhutla karena empat kabupaten di NTB telah menetapkan status darurat terlebih dahulu.
Ia bersama pihaknya, telah berkoordinasi dengan Kepala BNPB serta mengajukan rencana Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Sebagai dukungan awal, BPBD NTB menyiapkan anggaran logistik senilai Rp500 juta dan operasional Rp500 juta, dengan memprioritaskan kawasan Bima.
Di sisi lain, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I BMKG NTB, Nuga Putrantijo, mengungkapkan bahwa wilayah NTB masih memiliki peluang curah hujan yang sangat kecil pada Oktober 2026 akibat minimnya pembentukan awan.
“Tim baru bisa melaksanakan modifikasi cuaca pada November karena potensi awan hujan baru mulai terbentuk saat itu. Namun, musim hujan mendatang berpotensi membawa curah hujan yang tinggi sehingga risiko bencananya juga tinggi, terutama banjir,” papar Nuga.
Terkait upaya pencegahan karhutla, Kepala DLHK NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi dan Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan, mengonfirmasi bahwa jajarannya terus meningkatkan pengawasan di wilayah rawan seperti Bima, Dompu, dan kawasan TNGR.
Pihaknya mengaktifkan masyarakat desa serta komunitas porter pendakian sebagai garda terdepan dalam menjaga wilayah hutan. (*)
