Mataram (NTBSatu) – Kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat berdampak langsung terhadap pelaksanaan proyek fisik Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram.
Tahun 2026, jumlah paket pekerjaan fisik yang ditender melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Mataram menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya, yang mencapai puluhan proyek.
Kepala Bagian PBJ Setda Kota Mataram, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tahun ini hanya ada delapan paket pekerjaan fisik yang masuk proses tender.
“Paket pekerjaan fisik yang ditender tahun ini hanya delapan kegiatan,” ujarnya, Senin, 11 Mei 2026.
Iqbal menjelaskan, sejumlah proyek tersebut di antaranya dua paket pekerjaan milik RSUD H Moh Ruslan, perbaikan Puskesmas Pembantu Monjok dan Puskesmas Pagesangan, lanjutan pasar ikan bersih Bintaro, perbaikan atap Pasar Cakranegara, konsultan pengawas Manajemen Konstruksi (MK), hingga lanjutan pembangunan Kantor Wali Kota Mataram dengan skema multiyears.
Menurutnya, proyek dengan nilai terbesar tetap berada pada pembangunan lanjutan Kantor Wali Kota Mataram. Tahun ini, pembayaran proyek tersebut mencapai hampir Rp58 miliar.
“Pengerjaan yang nilainya paling besar lanjutan pembangunan kantor wali kota. Tahun ini pembayarannya hampir Rp58 miliar hampir mirip dengan tahun kemarin,” katanya.
Sejumlah Proyek Tidak Bisa Selesai
Ia menjelaskan, minimnya jumlah proyek yang dilelang bukan disebabkan keterlambatan proses pengadaan. Melainkan, dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi hampir di seluruh daerah.
Akibatnya, banyak kegiatan fisik di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Mataram terpaksa dipangkas maupun ditunda. “Sekarang yang dikerjakan jadi skala prioritas. Ini pun kondisi keuangan transfer dari pusat hampir sama di seluruh daerah,” ungkapnya.
Dampak efisiensi anggaran juga membuat beberapa proyek tidak bisa selesai secara penuh karena keterbatasan dana. Salah satunya, proyek pasar ikan bersih di Bintaro yang anggarannya belum cukup untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
“Kalau tidak salah nilainya Rp900 juta, cuma cukup untuk pengerjaan atap saja. Tidak bisa menyelesaikan semuanya,” terangnya.
Meski jumlah proyek berkurang, PBJ Kota Mataram memastikan seluruh proses pengadaan tetap berjalan sesuai aturan. Pihaknya juga tetap melakukan pendampingan terhadap OPD, agar proses pengadaan barang dan jasa berlangsung transparan dan akuntabel.
“Pendampingan tetap kita berikan dari proses persiapan,” tutupnya. (*)
