RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang
Jakarta (NTBSatu) – DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang. Pasalnya, RUU Perampasan Aset sudah diusulkan sejak lama yaitu 18 tahun yang lalu.
“Karena sudah 18 tahun pengusulannya sejak awal dahulu 18 tahun yang lalu dan sudah 1 tahun lebih UU ini berproses di Komisi III tepatnya sejak Agustus 2025 diproses di Komisi III DPR,” ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Dia menjelaskan dalam UU Perampasan Aset, ada tranformasi paradigma keadilan dan pemulihan terhadap aset negara dan juga korban.
Lebih lanjut, menurutnya, penegasan dalam UU tersebut cukup signifikan. Misalnya kondisi saat ini bahwa tujuan penghukuman sebelumnya hanya pemenjaraan pelaku pidana yang hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional.
“Sementara paradigma dalam UU Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana tetapi juga pemulihan kerugian negara dan kerugian korban,” bebernya Habiburokhman.
“Kemudian hukum acara yang kita sempurnakan hukm acara tanpa putusan pidana atau non constitute based. Lalu kita mengenakan sistem pengelolaan terpadu berbasis IT dan independen dan ruang lingkupnya mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya seperti investasi fiktif dan finansial modern yang memiliki banyak korban dengan perspektif korban,” timpalnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani telah mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU setelah meminta persetujuan anggota dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR.
“Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada seluruh peserta sidang apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan.
“Setuju,” jawan Anggota Dewan.
“Terima kasih. Alhamdulillah,” tutup Puan sambil mengetok palu. (*)




