Advertorial

Bappeda NTB Galang Sinergi Lintas Instansi Kawal Kesetaraan Gender

Mataram (NTBSatu) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB menggalang kolaborasi lintas perangkat daerah guna memperkuat pengarusutamaan gender.

Bappeda menggelar lokakarya penyusunan matriks Rencana Aksi Daerah Kesetaraan Gender (RAD KG) 2026-2029 di Hotel Lombok Astoria, Mataram pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan keinginanya untuk pembangunan yang tidak meninggalkan siapapun di belakang.

“NTB menginginkan pembangunan yang tidak meninggalkan seorang pun di belakang,” ujarnya pada Kamis, 29 9ktober 2026.

Apresiasi Mitra dan Payung Hukum

Dalam lokakarya yang menggandeng Mitra SKALA NTB ini, Nelly hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair. Bappeda menekankan kebijakan kesetaraan gender menuntut kerja sama erat antar-instansi agar terwujud lewat intervensi program yang nyata.

Nelly membagi peran strategis bagi empat pilar utama pemerintahan daerah. Bappeda bertugas memastikan perspektif gender masuk dalam perencanaan pembangunan, sedangkan BPKAD mengawal aspek penganggarannya.

Sementara itu, Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan dan DP3AP2KB bertindak sebagai penggerak teknis di lapangan. Seluruh unsur pemerintahan tersebut harus bergerak harmonis demi menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh warga NTB.

Pemprov NTB turut mengapresiasi dukungan Program SKALA, mitra pembangunan, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi multipihak ini mempercepat penyusunan kerangka kebijakan sekaligus rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang RAD KG 2026-2029.

Selain itu, Pergub tersebut memberikan kekuatan hukum agar seluruh perangkat daerah memedomani RAD KG dalam menyusun RPJMD maupun RKPD. Melalui sinergi ini, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tidak lagi berjalan sebagai rutinitas administratif semata.

Akurasi Data dan Alokasi Anggaran

Guna memastikan kolaborasi lintas instansi berjalan efektif, Bappeda mewajibkan peserta lokakarya memakai data terpilah gender yang valid. Setiap perangkat daerah harus menetapkan program strategis dengan target terukur serta mengawal alokasi anggarannya masuk ke RKA dan DPA.

Pemerintah juga mengarahkan seluruh instansi memperkuat perspektif interseksionalitas yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, lansia, serta anak-anak.

Bappeda NTB berharap sinergi ini menghasilkan matriks rencana aksi berkualitas agar manfaat kesetaraan gender hadir langsung di tengah masyarakat. (*)

Artikel Terkait