Pemprov NTB Jadikan Kader Posyandu Ujung Tombak Deteksi Dini Masalah Sosial dan KDRT
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB mengoptimalkan perempuan dan kader Posyandu sebagai agen deteksi dini. Langkah ini mencegah kerawanan sosial di tingkat desa melalui program unggulan Desa Berdaya.
Selain memantau kesehatan ibu, anak, dan lansia, kader Posyandu juga menjadi garda terdepan. Oleh karena itu, Pemprov NTB bertugas mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga perdagangan orang (TPPO).
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menilai kedekatan kader dengan keluarga sangat strategis. Akibatnya, posisi ini menjadikan mereka kekuatan utama dalam membaca persoalan warga.
Indah menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) Polda NTB 2026. Acara ini berlangsung di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada Selasa, 17 November 2026.
“Dalam setiap program, kami mengutamakan peran perempuan untuk mendeteksi masalah lebih awal. Salah satunya melalui keberadaan kader Posyandu di tiap desa,” ungkap Indah.
Pelibatan dalam Pengambilan Keputusan
Lebih lanjut, Indah menilai pemberdayaan perempuan tidak boleh hanya berfokus pada sektor ekonomi. Pemerintah desa juga harus melibatkan kaum perempuan secara aktif dalam pengambilan keputusan.
Sebab, keterlibatan ini sangat penting untuk mencegah beragam ancaman sosial di masyarakat. Cakupannya meliputi perlindungan anak, pekerja migran nonprosedural, serta penyalahgunaan narkoba.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov NTB mendorong kelembagaan desa yang responsif gender. Layanan Posyandu, musyawarah desa, dan wadah perlindungan harus ramah bagi kelompok rentan.
“Kami tidak hanya mengukur keberhasilan Desa Berdaya dari penurunan angka kemiskinan. Namun, kami juga memastikan seluruh warga mendapat akses, kesempatan, dan perlindungan adil,” tegasnya.
Di sisi lain, langkah strategis Pemprov NTB ini selaras dengan komitmen Polda NTB. Keduanya terus bersinergi membangun keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang inklusif.
Akhirnya, Wakapolda NTB, Brigjen Pol. Harry Kurniawan, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan komitmen kepolisian. Polisi tidak sekadar menjaga stabilitas wilayah, tetapi juga menjamin hak dan keadilan warga. (*)




