Mataram (NTBSatu) – Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Dinas Perhubungan (Dishub) Bima terus berjalan. Terbaru, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat telah mengantongi calon tersangka.
“Iya, kami sudah punya gambaran calon tersangka,” kata Kasi Intel Kejari Bima, Debi Fauzi kepada NTBSatu, Jumat, 3 Mei 2024.
Saat ini, penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejari Bima sedang menunggu Penghitungan Kerugian Negara (PKN) yang dilakukan Inspektorat NTB.
Setelah penghitungan selesai, penyidik langsung melakukan menetapkan tersangka. “Jadi, saat ini kami masih menunggu PKN dulu,” ungkap Kasi Intel.
Saat disinggung siapa yang akan ditetapkan tersangka, Debi mengaku belum bisa menjelaskan lebih detail. Termasuk bagaimana perannya.
Begitu juga, ketika disinggung apakah penyidik menyeret internal Dishub Bima, lagi-lagi Debi mengaku belum bisa memberikan informasi lebih jauh.
Berita Terkini:
- Pembangunan Talud di Desa Tolouwi Tembus 150 Meter
- Pembangunan Jalan Tani TMMD ke-127 di Desa Sondo Rampung Besok
- Pemkab Lombok Barat Bidik Dua Kampung Nelayan Merah Putih
- Pemerintah Resmi Larang Anak di Bawah 16 Tahun Punya Akun Medsos Mulai 28 Maret
- Lelang Aset Pemkab Lombok Barat Lampaui Target, PAD Tembus Rp1,77 Miliar
“Soal itu (calon tersangka) nanti akan kita umumkan saat penetapan tersangka. Yang jelas, saat ini kami masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara,” tandasnya.
Sejak naik tahap penyidikan, sambung Debi, sejumlah pihak telah dipanggil dan dimintai keterangan. Di antaranya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia. Termasuk mantan Kadishub Kabupaten Bima, Syafruddin.
“Termasuk ahli di bidang perkapalan juga sudah kami periksa,” sebutnya.
Sebagai informasi, pengadaan dua unit kapal ini berlangsung saat Syafruddin menjabat sebagai Kadishub Bima. Proyek ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pekerjaannya dilajakan perusahaan CV BB dengan. Nilai kontraknya Rp989 juta. (KHN)
