Mataram (NTBSatu) – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi NTB H Lalu Gita Ariadi M.Si ungkap situasi terkini soal rencana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Bagi Lalu Gita, rencana ini masih sulit dilakukan.
Menurutnya, untuk daerah-daerah yang bukan dari Daerah Otonomi Khusus (DOK), maka masih belum bisa untuk mengajukan pemekaran wilayah. Termasuk PPS.
“Pemekaran daerah dengan menggunakan UU Otonomi Daerah, sekarang ini masih dalam masa moratorium, sementara daerah khusus bisa lakukan pemekaran seperti Papua karena referensinya adalah UU Daerah Otonomi Khusus, juga diafirmasi adanya anggaran,” terangnya dalam dialog interaktif dengan generasi milenial dan Gen Z Rabu, 27 Desember 2023 di Lapangan Sangkareang Kota Mataram.
Kendati demikian, Gita Ariadi meyakini peluang daerah lain, termasuk PPS bisa dimekarkan akan sangat terbuka.
Dorongan politik akan akan menentukan pengaruh, peluang dan tantangan PPS.
Berita Terkini:
- Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima Gelar Kegiatan Kepramukaan di Taman Kalaki
- Resmi Jadi Universitas, UNBIM Siapkan 100 Beasiswa – Gratis SPP Selama Setahun
- Fahri Hamzah Bertemu Menteri Trenggono, Bahas Penataan Tempat Tinggal Nelayan
- Ternyata Segini Gaji Paus Leo XIV yang Baru Terpilih Gantikan Paus Fransiskus
“Siapa tahu nanti hasil dari Pemilu 14 Februari 2024, DPR dilantik kemudian ada agenda-agenda politik seperti pencabutan moratorium, dan lainnya. Kemudian konsisten ada keinginan politik, maka akan terjadi pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa,” paparnya.
Jika akhirnya moratorium dicabut, maka harus mempersiapkan diri. Utamanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, karena akan berkiprah di Provinsi baru nantinya.
“Maka ini adalah mimpi baru, pada saat ada Provinsi Pulau Lombok dan Provinsi Pulau Sumbawa kita akan berkiprah ke mana? Jadi kita antisipasi peluang-peluang itu apa yang harus kita lakukan,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengungkapkan dirinya sudah bertemu dengan Capres Prabowo Subianto.
Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut, kata Fahri, Prabowo Subianto berjanji untuk membentuk Pulau Sumbawa jika terpilih menjadi presiden.
“Saya sudah bersalaman dengan Pak Prabowo Subianto, jika nanti menjadi presiden, maka tahun pertama dibentuk Pulau Sumbawa. Dan itu sudah dijanjikan oleh Pak Prabowo,” ucapnya ketika mengunjungi Kota Bima Oktober lalu.
Dengan menjadi provinsi baru, Pulau Sumbawa bisa menjadi unit pemerintahan yang otonom. Daerah ini bisa membangun badan usaha desa dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan keunggulan sumber dayanya.
Fahri menilai, keinginan mewujudkan Provinsi Pulau Sumbawa itu juga berdasarkan aspirasi masyarakat. Mereka ingin merasakan Provinsi mandiri dan memiliki akses pembangunan infrastruktur yang lebih luas.
Ia pun meminta agar masyarakat Pulau Sumbawa mengawal pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa tersebut. (ADH)
