Mataram (NTBSatu) – Ketergantungan Pemda di Provinsi NTB terhadap dana transfer dari pemerintah pusat untuk tergolong tinggi. Hal ini tercermin dari rata-rata transfer pusat terhadap total pendapatan mencapai 75,17 persen.
Data tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusra sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) NTB, Syamsinar dalam Konferensi Pers ALCo di Kanwil DJP NTB, Senin, 30 Oktober 2023.
“Rasio terbesar pada APBD Kabupaten Bima sebesar 89,35 persen dan terkecil pada APBD provinsi sebesar 52,49 persen. Ini pertanda besarnya ketergantungan APBD Pemda di NTB pada dana pusat,” papar Syamsinar.
Berita Terkini:
- Konten Berujung Maut, Dua Remaja Tegal Lompat dari Jembatan hingga Tewas
- Bank NTB Syariah dan Harsa NTB Gelar Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Difabel Berdaya, Dorong Kolaborasi Nyata Membangun NTB Inklusif
- Matadata Institute Resmi Diluncurkan, Dorong Penguatan Data Berbasis Riset
- Sejumlah Kejanggalan Jelang Pemilihan Rektor Unram Mencuat
Ia juga menyebutkan rasio belanja pegawai terhadap total belanja sebesar 43,36 persen. Persentase belanja pegawai terbesar di APBD Kota Bima sebesar 55,79 persen dan terkecil pada APBD Provinsi NTB sebesar 37,81 persen. Artinya, alokasi dana untuk belanja gaji dan tunjangan untuk aparatur masih sangat dominan.
Adapun rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah terbesar pada APBD Provinsi yaitu sebesar 47,51 persen.
Mayoritas PAD bersumber dari Pajak kendaraan Bermotor, BBNKB, dan, Pajak Bahan Bakar.
