Transfer DBH PT AMNT Rp104 Miliar untuk Lunasi Utang Pemprov NTB

Mataram (NTB Satu) - Tarik ulur pemberian Dana Bagi Hasil (DBH) dari PT AMNT sebesar 104 Miliar ke Pemprov NTB akhirnya menemukan titik terang. Kementerian Keuangan telah memberikan lampu hijau terkait transfer bagi hasil operasional perusahaan tambang emas dan tembaga itu. Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah memastikan, tidak ada tarik ulur lagi terkait realisasi anggaran itu. Ia tegaskan tidak ada lagi kendala. Hambatan regulasi di pusat dengan PT AMNT telah menemukan titik temu. Sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan transfer langsung ke Pemprov NTB. "Saya waktu itu kebetulan hadir, dan menurut Kementerian keuangan tinggal transfer aja, jadi semuanya tidak ada masalah," ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD dalam agenda penandatanganan APBD P KUA PPAS pada Rabu malam, 6 September 2023. Berita Terkini : Harapan Gubernur, DBH jadi keringanan bagi Pemprov NTB baik dalam kerangka menyehatkan postur APBD, lebih-lebih dalam hal melunasi utang yang saat ini masih tersisa. "Jadi mestinya sih ada nafas kitalah," ucapanya. DBH ini dalam kalkulasi bahkan bisa melunasi sisa utang yang angkanya sama, Rp104 miliar. Hal ini sesuai pernyataan Asisten III (Administrasi dan Umum) Setda Provinsi NTB, H. Wirawan Ahmad sebelumnya. Posisi utang Pemprov NTB per Jumat, 1 September 2023, tersisa Rp104 miliar dari total Rp639,40 miliar. Lanjut Gubernur, dengan anggaran itu, prospek keuangan Pemprov akan lebih sehat. Kemudian, disinggung soal penyaluran DBH itu, ia mengaku, telah mendapatkan persetujuan langsung dari Kementerian Keuangan. Sehingga, September alokasi anggaran Rp104 Miliar dari PT AMNT itu bisa ditransfer langsung ke Pemprov NTB. Berita Terkini : "Kan memang keuangan itu tidak bisa di transfer begitu saja, karena anggaran itu ada waktunya, Insya Allah mulai di transfer bulan September," paparnya. Sebelumnya, tarik ulur pembayaran DBH itu, diawali dengan pihak PT AMNT yang menginginkan adanya payung hukum. Akan tetapi, hal itu dibantah oleh pihak DPRD NTB bahwa payung hukum dapam legal standing pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan PP yang lama. Wakil Ketua DPRD NTB Yek Agil beberapa waktu lalu mengatakan, dengan berdasar dari pandangan para ahli bahwa pembayaran bisa menggunakan aturan lama jika belum terbit aturan yang baru. “Masalah regulasi ini ada pandangan – pandangan hukum, kalau yang baru belum keluar pakailah yang lama,” ujar Yek Agil beberapa waktu lalu. Hal itulah yang ditegaskan kembali oleh Gubernur NTB setelah melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Keuangan. Ia menegaskan penyaluran DBH akan tetap menggunakan PP yang lama, sehingga kendala dasar hukum bisa teratasi. "Tapi PP itu sudah kita rapatkan bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kemendagri. Jadi sudah clear sekarang. Kita pakai PP yang lama,” katanya. Seperti diketahui, dalam LHP yang telah dikeluarkan beberapa waktu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya dana bagi hasil keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) belum diterima Pemprov NTB senilai Rp104,62 miliar sejak tahun 2020. BPK kemudian meminta kepada Pemprov NTB untuk melakukan komunikasi dengan PT AMNT dan pemerintah pusat perihal dana bagi hasil yang belum diserahkan tersebut. (ADH) Berita Terkini :