Mataram (NTB Satu) – Ketua DPW Partai Gelora NTB Lalu Pahrurrozi menganggap keterbukaan rincian nominal dana Pokok Pikiran (Pokok) anggota DPRD NTB sangat minim bahkan sulit diketahui.
“Jangan sampai pokir itu seperti hantu, dibicarakan tapi tidak ada di dokumen anggarannya,” jelasnya kepada NTB Satu Kamis, 27 Juli 2023.
Selain mempertanyakan akuntabilitas dana pokir, juga turut mengkritisi persoalan DPRD NTB yang terkesan terlibat dalam kerja-kerja eksekutif.
Baca Juga:
- Bupati Sumbawa Tekankan Peran Strategis PPNS dalam Sukseskan Program Pemerintah Daerah
- Bupati Lombok Timur Manfaatkan Program Desa Berdaya Tekan Angka Kemiskinan
- Pemkab Sumbawa Dukung Percepatan Pengembangan KEK Samota
- Pemkot Mataram Gelontorkan Rp3,76 Miliar Perbaikan Puskesmas Karang Taliwang
“Yang mesti dilakukan yang pertama, DPRD harus memiliki perbedaan wilayah antara eksekutif dan legislatifnya, jangan sampai kerja legislatifnya melemah,” paparnya.
Ia mengatakan, tugas pokok DPRD sebagai pengawas kinerja dari eksekutif, oleh karena itu, menurutnya anggaran dana pokir harusnya DPRD membatasi ruang eksekusi dari setiap program yang bersumber dari dana pokir. Sebab akan menyebabkan fungsi kontrol kedepan bisa melemah.
“DPRD hanya sebagai hak tunjuk, jangan sampai masuk dalam hak pelaksanaan dan mengeksekusi program. Serta seharusnya DPRD mengawasi kegiatan dan program itu,” ucap Ojie, sapaan akrabnya.
