FSGI NTB Sebut Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah Tidak Menyelesaikan Permasalahan
Mataram (NTB Satu) – Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (KSPS) yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kamis, 20 Juli 2023 dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada.
Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) NTB, sistem itu hanya sekadar memudahkan pemerintah daerah (pemda) dalam menerapkan aturan yang dikeluarkan Kemendikbudristek.
Baca Juga:
- Perda IPR NTB Masuk Tahap Drafting, Dewan: Usaha Tambang yang Masih Bandel Ditindak Saja
- Proyek Gagal RS Mandalika Rp5 Miliar Tidak Dilanjutkan
- Kemenkes Keluarkan Peringatan Virus Nipah, Dinkes Sumbawa Perkuat Kewaspadaan dan Edukasi Masyarakat
- Harus Berdampak Nyata, Pemprov NTB Pastikan Kinerja TAG–P3K Terukur
“Sistem pengangkatan berbentuk aplikasi, yang baru-baru ini diluncurkan oleh Kemendikbudristek itu sekedar memudahkan pemda dalam menerapkan Permendikbud Nomor 40 tahun 2021. Aturan itu tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah,” jelas Ketua FSGI NTB, Mansur kepada NTBSatu, Selasa, 25 Juli 2023.
Bahkan, adanya sistem tersebut tidak otomatis dapat membantu pemda dalam meningkatkan kualitas layanan dan muda pendidikan.
“Karena permasalahan sesungguhnya ada pada Permendikbud Nomor 40 tahun 2021 tersebut. Dinilai membatasi kewenangan pemda dalam menyiapkan, mengangkat, dan menetapkan kepala sekolah,” tambahnya.
