Mataram (NTBSatu) – Meski judicial rivew atas Undang Undang Pemilu sebelumnya diajukan kader PDI Perjuangan, namun di tingkat daerah mendukung penuh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja diketok.
Pengurus PDI Perjuangan NTB mendukung penuh putusan sistem terbuka Pemilu setelah MK menolak seluruh gugatan untuk proporsional tertutup.
Sekretaris DPW PDI Perjuangan NTB, Lalu Budi Suryata menegaskan, putusan MK itu sifatnya final dan mengikat serta harus dipatuhi.
Baca Juga:
- Hasil Audit, Inspektorat Kota Mataram Tegaskan Tidak Ada Honorer Bodong
- Pimpin Apel HUT ke-67 NTB, Wabup Ansori Sebut Warga Sumbawa tak Perlu Lagi Berobat ke Mataram
- Keterbukaan Informasi NTB Anjlok, dari Terbaik Nasional Kini Menuju Informatif
- Riset LBH APIK Ungkap Kekerasan Gender di Lingkar Tambang Maluk
“Kami PDI Perjuangan mengapresiasi keputusan yang telah ditetapkan oleh MK, karena sifat keputusan MK ini sudah final. Oleh karena itu kita sebagai warga negara yang taat terhadap hukum harus tunduk dan taat pada keputusan hukum tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi oleh NTBSatu Kamis 15 Juni 2023.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB ini memastikan, dengan ditetapkannya putusan MK itu, menjadi dasar bagi PDIP untuk terus konsisten terhadap seluruh putusan hukum.
Uji materil atas pasal 168 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, notabenenya diajukan sederet Politisi PDI Perjuangan. Di antaranya, Demas Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijon.
