Headline NewsLIPSUS

LIPSUS – Lemahnya Mitigasi Bencana di NTB: Kering saat Kemarau, Tenggelam saat Banjir 

Kekeringan estafet ke bencana banjir, seolah jadi jadwal tetap. Dua bencana yang tak cukup dipandang sebagai siklus, tapi potret lemahnya mitigasi bencana di NTB.   

———————————– 

Ingatan Maliatun masih melekat saat gemuruh air bah berhambur pukul 03.00 Wita. Saat sebagian besar warga masih terlelap, air masuk ke rumah dan merendam perabotan.

“Kasur sampai terpaksa dinaikkan ke atas lemari. Kalau barang-barang kecil masih bisa diselamatkan, tetapi ada kasur yang tidak bisa. Akhirnya terpaksa dibuang,” ungkap Maliatun, warga Dusun Sungkun, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Jumat, 20 November 2026.

“Setiap tahun selalu terjadi banjir. Tapi awal tahun ini yang paling besar, sampai tiga bulan. Tingginya bisa sampai dada orang dewasa. Kalau tahun-tahun sebelumnya hanya sampai lutut,” kata Maliatun.

Maliatun mengatakan, banjir sebenarnya bukan lagi tamu asing bagi warga Dusun Sungkun. Warga sudah bertahun-tahun terbiasa melihat air naik setinggi lutut. Namun, banjir pada awal 2026 lalu menjadi yang terbesar.

Kekhawatiran Maliatun dan warga lainnya ketika banjir datang, bukan hanya soal rumah terendam, namun juga ketika lahan pertanian ikut terdampak. Hal ini karena mayoritas masyarakat Sungkun menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.

Maliatun mengaku, mengalami kerugian sekitar Rp5 juta akibat banjir awal tahun lalu yang merendam lahan jagungnya. Padahal, lahan tersebut biasanya mampu menghasilkan panen 7 hingga 9 ton.

“Kalau tidak banjir, saya bisa panen 7 sampai 9 ton. Tapi karena tenggelam, semuanya habis,” katanya.

Kepala Dusun Sungkun, M. Fauzi Efendi atau Oji, menuturkan bahwa banjir telah terjadi sejak puluhan tahun lalu, dipicu hujan berintensitas tinggi selama beberapa hari serta jebolnya sejumlah bendungan di wilayah hulu yang membuat aliran air terkumpul dan meluas. Namun, warga punya sikap tegas soal solusi: mereka tidak ingin direlokasi.

“Kami tidak mau direlokasi. Kami maunya dibikinkan irigasi yang layak. Yang penting ada alirannya, supaya air bisa mengalir sampai ke pantai,” kata M. Fauzi Efendi.

Selain Lombok Timur, sejumlah daerah menjadi langganan banjir setiap tahun. Di tengah bayang-bayang prediksi puncak cuaca ekstrem BMKG pada Desember 2026 hingga Januari 2027, warga di Lombok Timur, Kota Mataram, Lombok Barat, hingga Bima dan Dompu hidup dalam kecemasan yang sama: air bah yang kembali datang saat mereka belum tuntas menata ulang kehidupan.

Masa Kelam 10 Tahun Masih Membekas  

Banjir meluap ke permukiman warga di Kelurahan Nae, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 21 November 2026. Foto: Dok. NTBSatu

Di ujung timur NTB, peralihan musim kemarau ke penghujan masih menyisakan trauma yang masih membekas hingga kini.

Bagi Azikin (53), warga Kelurahan Na’e, Kecamatan Rasana’e Barat, Kota Bima, peralihan musim ke penghujan menjadi momok menakutkan. Baginya, musim hujan tiba maka trauma selalu datang.

“Saya pribadi masih trauma dengan banjir 2016 lalu, rumah saya tenggelam, semua barang berharga hanyut,” ungkap Azikin kepada NTBSatu, Sabtu, 21 November 2026.

Menurutnya, banjir 2016 menjadi bencana yang sangat menakutkan baginya dan keluarga. Selepas tahun itu, banjir tetap ada di lingkungan rumahnya, seperti awal musim hujan tahun 2026 ini.

“Setiap tahun selalu ada, dan kami selalu siaga jika musim hujan datang,” ucapnya.

Setelah banjir besar melanda Kota Bima tahun 2016 silam, ia dan sejumlah warga melakukan berbagai langkah. Misalnya membangun rumah lantai dua, walaupun kecil. Selain itu, ada juga yang menyiapkan atap khusus untuk mengungsi.

“Sekarang tak mengungsi lagi, karena kalau banjir datang, saya dan keluarga naik ke lantai dua. Beda dulu, kami mengungsi kalau banjir,” terangnya.

Azikin menyebutkan, banjir di wilayahnya tak lain karena luapan air kiriman dari gunung Jati Kapenta. “Biasanya karena hujan deras dari Jati Kapenta, maka air lewat sungai di sini, dan kemudian meluap ke rumah warga, setiap tahun pasti banjir,” ungkapnya.

Warga Desa Sori Tatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu juga mulai khawatir kala musim hujan tiba. “Tentunya sangat khawatir karena musim hujan mulai datang, apalagi hujan pertama aja sudah terjadi banjir” kata Muhammad Fajrin Boli, salah satu warga Dompu, kepada NTBSatu, Sabtu 21 November 2026.

Menurutnya, banjir yang terjadi di wilayah ia bermukim bukan hal baru, melainkan sudah sering terjadi dan hampir setiap tahun. Dampak banjir sangat terasa, aktivitas warga terganggu dan lahan pertanian rusak.

“Tahun lalu banjir juga ada, begitu juga awal musim hujan tahun ini. Saya berharap ada tindakan pemerintah untuk melakukan normalisasi sungai,” tambahnya.

Kata Fajrin, banjir yang melanda wilayahnya lebih besar disebabkan air kiriman dari gunung yang melewati sungai. Akibat banyak sampah dan kayu terhambat di bawah jembatan sehingga air meluapkan ke rumah warga.

“Bom Waktu” dan Ketakutan Warga

Banjir melanda wilayah Kota Mataram setelah hujan perdana pada Selasa, 17 November 2026. Foto: BPBD NTB.

Bergeser ke Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, ancaman banjir menjelang puncak musim hujan berakar pada menyusutnya badan sungai. Warga setempat, Agus Sueb Biantara, menyebut Dusun Kerongkong Timur dan Jerneng paling sering terdampak, dengan genangan pada musim hujan sebelumnya naik hingga setinggi lutut, masuk ke kamar, serta menggerus fondasi rumah di bantaran sungai, sehingga warga tak bisa menempati rumahnya selama beberapa hari.

“Yang kita tahu dulu kali ini lebarnya sekitar 8–9 meter, sekarang hanya tersisa terbesar 3,5 meter. Ini yang jadi pertanyaan,” kata Agus Sueb Biantara.

Penyempitan dari sekitar 8–9 meter menjadi tinggal sekitar 3,5 meter membuat aliran air dan sampah kiriman dari hulu mudah tersumbat, diperparah pendangkalan, dugaan perluasan area oleh pemilik lahan di bantaran, serta pintu air di sebelah barat yang dinilai jarang dibuka saat debit meningkat dan kuncinya tidak tersedia di lokasi.

Di tengah keterbatasan, warga Terong Tawah mengandalkan swadaya dengan mengisi karung pasir dan bergotong royong mengangkut sampah pada malam hari atau saat debit naik, sambil mendesak normalisasi Sungai Kalibangke, pengaturan pintu air, evaluasi bronjong/pembangunan di sekitar sungai, serta pengawasan dampak lingkungan dari pengembang.

“Saya takut dua sampai tiga tahun ke depan, ketika ini tidak diperhatikan, akan menjadi bom waktu, terutama di wilayah Terong Tawah,” ujarnya.

Hujan Sebentar, Langsung Banjir

Awal musim penghujan, sejumlah wilayah di NTB sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi. Menyebabkan sejumlah wilayah dilanda banjir.

Dalam beberapa hari terakhir, rentang waktu 17–21 November 2026, banjir melanda sejumlah wilayah di NTB:

Pada Selasa, 17 November 2026, banjir melanda Kota Mataram, berdampak pada ratusan Kepala Keluarga (KK). Titik terdampak meliputi: BTN Sweta, Kelurahan Mandalika (Mandika), dan Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya. Salah satu penyebab banjir ini adalah penyempitan dan pendangkalan saluran air. Selain Kecamatan Sandubaya, Kecamatan Sekarbela turut terdampak luapan air dan genangan.

Kemudian, pada Sabtu, 21 November 2026, Kota Bima juga dilanda banjir. Hujan yang mengguyur pada Sabtu siang memicu luapan air ke area permukiman dan fasilitas umum di dua kelurahan: Jatibaru (Kecamatan Asakota): Merendam rumah milik sedikitnya 46 KK dan merusak area Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Lingkungan Sapaga. Kemudian, Kelurahan Sarae (Kecamatan Rasanae Barat): Menggenangi permukiman warga. 

Kabupaten Bima juga dilanda banjir Sabtu, 21 November 2026. Wilayah terdampak adalah  Kecamatan Sanggar: Luapan air menerjang permukiman warga dan menggenangi jalan raya setinggi mata kaki hingga lutut orang dewasa di Desa Kore dan Desa Sandue.

Wilayah Rawan Banjir Itu-itu saja 

Ilustrasi peta daerah rawan banjir di Provinsi NTB. Foto: Gemini AI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dan Kota di NTB sudah memetakkan sejumlah daerah yang masuk kategori rawan banjir.

Di Kabupaten Lombok Timur, sejumlah titik rawan banjir berdasarkan kejadian dalam satu hingga dua tahun terakhir, termasuk Dusun Sungkun, Pasar Kalapa di Kecamatan Selong, Desa Pijot, Tanjung Luar, Ekas, serta kawasan Lombok Hospital di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya.

Sementara itu, Kabupaten Dompu, pemetaan wilayah rawan banjir dinilai tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mencakup Desa Sori Tatanga dan Doro Peti di Kecamatan Pekat, Desa Mbuju dan Lasi di Kecamatan Kilo, Kecamatan Woja, Kecamatan Pajo, Kecamatan Hu’u, serta Ibu Kota Dompu.

Di Kabupaten Bima, sejumlah kecamatan rawan banjir, yakni Sanggar, Madapangga, Woha, Wera, Ambalawi, Bolo, dan Palibelo.

Adapun di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), pemetaan dituangkan ke dalam dua peta risiko bencana tertanggal 17 November 2026 sebagai rujukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Peta risiko banjir menunjukkan ancaman tingkat sedang hingga tinggi (ditandai warna kuning hingga oranye) yang meluas di dataran rendah bagian tengah dan utara, meliputi Kecamatan Taliwang, Seteluk, Brang Ene, dan Brang Rea.

Sebaliknya, peta risiko banjir bandang memperlihatkan zona berisiko tinggi yang memanjang mengikuti alur sungai dan lembah utama dari bagian utara seperti Seteluk dan Poto Tano, wilayah tengah seperti Brang Rea dan Taliwang, hingga sejumlah titik di pesisir selatan.

Kota Mataram: Kawasan sekitar aliran Sungai Ancar, Sungai Jangkuk, Sungai Brenyok, dan Sungai Unus (meliputi wilayah Ampenan, Sekarbela, Kekalik Jaya, Pagesangan, dan sebagian Cakranegara yang rawan genangan akibat luapan sungai maupun drainase).

Kabupaten Lombok Barat: Kecamatan Sekotong, Lembar, Gerung, Labuapi, Kediri, Kuripan, serta wilayah pesisir dan perbukitan di Batulayar dan Gunungsari.

Kabupaten Lombok Tengah: Wilayah bagian selatan dan tengah seperti Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, Pujut, Janapria, Praya Timur, serta Praya Tengah.

Kabupaten Lombok Utara: Kecamatan Tanjung, Gangga, Kayangan, Bayan, dan Pemenang (terutama daerah hilir aliran sungai yang berhulu di lereng Gunung Rinjani).

Kabupaten Sumbawa: Kecamatan Sumbawa, Labuhan Badas, Unter Iwes, Empang, Tarano, Plampang, Alas, dan Alas Barat.

Kota Bima: Wilayah sepanjang aliran Sungai Padolo dan Sungai Melayu, mencakup Kecamatan Rasanae Barat, Rasanae Timur, Mpunda, Asakota, dan Raba, terutama kelurahan seperti Paruga, Tanjung, Dara, Penaraga, dan Kumbe.

Pentingnya Menyimak Peringatan Dini  BMKG 

Banjir di Kota Mataram NTB saat hujan perdana pada Rabu, 18 November 2026. Foto: Istimewa.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat (NTB) memprediksi potensi hujan dengan intensitas menengah hingga tinggi akan mengguyur sejumlah wilayah di NTB pada Dasarian III atau 21 hingga 30 November 2026.

Kondisi ini terjadi seiring masuknya sebagian wilayah NTB ke dalam periode transisi menuju musim hujan.

Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTB, Suci Agustiarini, merincikan peluang curah hujan lebih dari 20 milimeter per dasarian II mencapai di atas 90 persen untuk hampir seluruh wilayah NTB.

Sementara itu, wilayah Bima bagian timur memiliki peluang sebesar 70 hingga 90 persen.

Kata dia, untuk kategori hujan yang lebih intens, BMKG NTB mencatat potensi hujan lebih dari 50 milimeter per dasarian berpeluang di atas 90 persen di wilayah Pulau Lombok bagian tengah.

Ia menambahkan, peluang sebesar 50 hingga 80 persen juga membayangi wilayah Pulau Lombok lainnya, Sumbawa Barat bagian utara hingga tengah, Sumbawa bagian utara dan tengah, Dompu bagian barat, serta Bima bagian barat hingga tengah.

“Selain itu, terdapat potensi hujan lebih dari 100 milimeter per dasarian dengan peluang 50 hingga 70 persen di wilayah bagian tengah Pulau Lombok, tepatnya di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah,” tulis BMKG dalam laporan resminya, Sabtu, 21 November 2026.

Soroti Alih Fungsi Lahan – Air Kiriman   

Akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), Dr. Syafril, menilai persoalan banjir di sejumlah wilayah berakar pada banyak hal yang saling berkaitan. Mulai dari kondisi wilayah hulu, alih fungsi lahan, pelanggaran sempadan sungai, hingga kebiasaan masyarakat membuang sampah.

Ia mencontohkan, misalnya di Kota Mataram, Syafril mengingatkan, ada tiga sungai besar yang melintasi Mataram. Sungai Jangkuk, Sungai Ancar, dan Sungai Unus. Ketiganya berhulu di Kabupaten Lombok Barat. Karena itu, limpasan air dari wilayah hulu otomatis memberi tekanan langsung ke kawasan hilir di Mataram.

“Masalah banjir ini bukan hanya masalah satu ruang saja. Banjir di Kota Mataram tidak dapat dipisahkan dengan apa yang terjadi di Lombok Barat. Ruang ini adalah satu yang padu, air dari Lombok Barat pasti akan menyambung ke Kota Mataram,” ujar Syafril.

Selain kiriman air dari hulu, Syafril menyoroti menyusutnya daerah resapan (catchment area) yang berganti menjadi kawasan permukiman. Situasi di lapangan kian terjepit karena masih ditemukan bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, bahkan struktur beton yang berdiri melintang di atas badan sungai.

Lemahnya Mitigasi dan Anggaran 

Ketua Komis IV DPRD NTB, Hamdan Kasim. Foto: Istimewa.

Bencana banjir yang terjadi secara berulang di sejumlah wilayah di NTB menjadi sorotan DPRD NTB. Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menilai pemerintah perlu menutup kelemahan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Terlebih, seluruh kabupaten/kota di NTB memiliki potensi kerawanan bencana.

Salah satu persoalan yang ia soroti ialah terbatasnya anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. Hamdan menyebut, anggaran lembaga tersebut saat ini hanya sekitar Rp23 miliar.

Ia menilai jumlah tersebut belum sebanding dengan kebutuhan penanganan bencana di NTB. Karena itu, ia mengusulkan peningkatan anggaran BPBD hingga minimal Rp100 miliar.

“Kami mendorong supaya anggaran BPBD itu diperbesar. Setahu saya, anggaran BPBD masih terlalu kecil, sekitar Rp23 miliar,” ujarnya kepada NTBSatu, Jumat, 20 November 2026.

Hamdan juga meminta pemerintah menyediakan dana siaga khusus di BPBD. Menurutnya, mekanisme pengajuan Belanja Tidak Terduga (BTT) berpotensi memperlambat penanganan ketika bencana terjadi.

Dengan dana siaga, BPBD dapat segera mengambil tindakan tanpa menunggu proses pengajuan anggaran tambahan.

“Harus ada dana standby di BPBD. Jadi, ketika ada bencana, BPBD tidak repot-repot mengajukan anggaran ke BTT,” tegas legislator dari Golkar tersebut.

Meski demikian, Hamdan tidak merinci besaran alokasi khusus penanganan banjir dalam APBD NTB. Angka Rp23 miliar yang ia sampaikan merupakan anggaran BPBD secara keseluruhan.

Ia juga belum menyebut program penanganan banjir tertentu yang gagal terealisasi akibat keterbatasan anggaran. Namun, ia menilai ketiadaan dana siaga menjadi salah satu kelemahan pembiayaan penanggulangan bencana.

Adapun dalam jangka pendek, Hamdan menilai lemahnya mitigasi menjadi persoalan utama. Pemerintah seharusnya mulai membenahi infrastruktur pengendali banjir sejak musim kemarau.

Normalisasi sungai dan perbaikan drainase, menurutnya, tidak boleh menunggu banjir kembali terjadi. Pemerintah perlu memastikan saluran air mampu menampung limpasan ketika hujan deras.

“Awal musim kemarau itu harus diperhatikan. Drainase dan normalisasi sungai harus menjadi perhatian,” katanya.

Berkutat Pada Koordinasi Pemerintah Daerah

Jalan di Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat bak seperti sungai saat diterjang banjir, Sabtu 21 November 2026. Foto: Istimewa.

Secara umum, pemerintah daerah melalui BPBD dan dinas teknis mengandalkan koordinasi lintas sektor dalam normalisasi sungai atau drainase, dan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.

Lombok Timur, Dompu, Bima, dan Sumbawa Barat (KSB), menghadapi persoalan banjir dengan pola kesiapsiagaan yang serupa: sama-sama mengandalkan normalisasi sungai, pembersihan drainase, dan koordinasi lintas sektor, namun dihadapkan pada ketimpangan skema anggaran serta hambatan teknis yang belum tuntas di lapangan.

Di Lombok Timur, Kepala Pelaksana BPBD, Lalu Muliadi menggambarkan upaya mitigasi yang bergerak di dua jalur: penanganan fisik jangka pendek dan pengamanan titik rawan longsor.

Sejumlah lokasi yang kerap tergenang dalam satu hingga dua tahun terakhir, mulai dari Sungkun, Pasar Kalapa di Kecamatan Selong, Desa Pijot, Tanjung Luar, Ekas, hingga kawasan Lombok Hospital di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, masuk dalam pemetaan yang disiapkan untuk dipaparkan kepada Gubernur NTB.

Di Pasar Kalapa, pembongkaran gorong-gorong menjadi salah satu opsi yang disiapkan. Sementara untuk menekan limpasan air ke hilir di kawasan Sambelia hingga Pringgabaya, saluran dan sodetan dibangun untuk mengarahkan aliran ke Sungai Kurbian yang berkapasitas lebih besar.

Bergeser ke Dompu, Kepala BPBD Wan Muhtajun menekankan penguatan sinergi lintas sektor bersama OPD, TNI, Polri, serta unsur masyarakat untuk menghadapi potensi banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

Pemkab Dompu telah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan banjir sekaligus memperkuat sarana-prasarana mitigasi, mendorong normalisasi sungai dan drainase bersama pemerintah kecamatan dan desa, serta mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

Sementara itu, Bima menghadapi musim hujan dengan bayang-bayang banjir berulang dalam dua tahun terakhir yang sempat menimbulkan korban jiwa serta merusak fasilitas umum dan sawah warga.

Kepala BPBD Bima Abdul Muis menyebut koordinasi lintas sektor dengan OPD, TNI, Polri, camat, dan kepala desa telah dilakukan, dengan fokus pada normalisasi sungai zona merah, pembersihan drainase, serta penyiapan sarana darurat seperti tenda dan kendaraan. (*)

Artikel Terkait