Banjir Terus Berulang, Anggaran BPBD NTB Hanya Rp23 Miliar
Mataram (NTBSatu) – Memasuki musim penghujan, potensi banjir kembali mengancam sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, kesiapan anggaran dan mitigasi pemerintah daerah masih menjadi sorotan DPRD NTB.
Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, menilai pemerintah perlu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Terlebih, seluruh kabupaten/kota di NTB memiliki potensi kerawanan bencana.
Salah satu persoalan yang ia soroti ialah terbatasnya anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. Hamdan menyebut anggaran lembaga tersebut saat ini hanya sekitar Rp23 miliar.
Ia menilai, jumlah tersebut belum sebanding dengan kebutuhan penanganan bencana di NTB. Karena itu, ia mengusulkan peningkatan anggaran BPBD hingga minimal Rp100 miliar.
“Kami mendorong supaya anggaran BPBD itu diperbesar. Setahu saya, anggaran BPBD masih terlalu kecil, sekitar Rp23 miliar,” ujarnya kepada NTBSatu, Jumat, 20 November 2026.
Hamdan juga meminta pemerintah menyediakan dana siaga khusus di BPBD. Menurutnya, mekanisme pengajuan Belanja Tidak Terduga (BTT) berpotensi memperlambat penanganan ketika bencana terjadi.
Dengan dana siaga, BPBD dapat segera mengambil tindakan tanpa menunggu proses pengajuan anggaran tambahan.
“Harus ada dana standby di BPBD. Jadi, ketika ada bencana, BPBD tidak repot-repot mengajukan anggaran ke BTT,” tegas legislator dari Golkar tersebut.
Meski demikian, Hamdan tidak merinci besaran alokasi khusus penanganan banjir dalam APBD NTB. Angka Rp23 miliar yang ia sampaikan merupakan anggaran BPBD secara keseluruhan.
Ia juga belum menyebut program penanganan banjir tertentu yang gagal terealisasi akibat keterbatasan anggaran. Namun, ia menilai ketiadaan dana siaga menjadi salah satu kelemahan pembiayaan penanggulangan bencana.
Pelajari Titik Strategis
Di sisi pengawasan, Hamdan mengatakan DPRD terus mendorong pemerintah memperkuat mitigasi. Ia menyebut Dewan akan mempelajari titik-titik rawan bencana di sepuluh kabupaten/kota.
Namun, Hamdan belum merinci inspeksi lapangan yang telah DPRD lakukan maupun lokasi yang sudah mereka tinjau. Ia juga belum menyampaikan hasil evaluasi langsung terhadap kesiapan pemerintah di wilayah langganan banjir.
Sementara itu, ia meminta pemerintah segera menjalankan sejumlah langkah mitigasi. Langkah tersebut meliputi pemetaan kawasan rawan, normalisasi sungai, dan perbaikan drainase.
Pemerintah juga perlu mengaktifkan sistem peringatan dini melalui koordinasi dengan BMKG. Selain itu, BPBD harus memastikan ketersediaan logistik, lokasi pengungsian, personel, dan alat berat.
Hamdan menilai persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan kesiapan pemerintah menghadapi musim hujan. Kerusakan lingkungan juga berpotensi memperparah bencana dalam jangka panjang.
Ia menyoroti penebangan pohon secara liar dan aktivitas pertambangan. Menurutnya, kerusakan kawasan hutan dapat memicu banjir serta tanah longsor beberapa tahun kemudian.
“Penebangan pohon secara liar, kemudian penambangan secara liar, itu sepuluh tahun berikutnya baru kita rasakan dampaknya. Banjir, tanah longsor, begitu-begitu,” jelasnya.
Pembenahan Terhadap Infrastruktur
Adapun dalam jangka pendek, Hamdan menilai lemahnya mitigasi menjadi persoalan utama. Pemerintah seharusnya mulai membenahi infrastruktur pengendali banjir sejak musim kemarau.
Normalisasi sungai dan perbaikan drainase, menurutnya, tidak boleh menunggu banjir kembali terjadi. Pemerintah perlu memastikan saluran air mampu menampung limpasan ketika hujan deras.
“Awal musim kemarau itu harus diperhatikan. Drainase dan normalisasi sungai harus menjadi perhatian,” katanya.
Hamdan menegaskan pemerintah masih memiliki kesempatan memperkuat mitigasi sebelum intensitas hujan meningkat. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak kembali terjebak pada pola penanganan setelah bencana terjadi.
“Walaupun waktunya mepet, tentu tidak terlambat untuk melakukan mitigasi,” tandasnya. (*)




