UMP Bali Naik 1,35 Juta, Bagaimana dengan NTB?
Mataram (NTBSatu) – Gubernur Bali, Wayan Koster, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan pada Jumat, 20 November 2026.
Angka tersebut melonjak Rp1,35 juta atau 42,15 persen dari UMP Bali 2026 sebesar Rp3.207.459. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Sementara Provinsi NTB belum mengumumkan besaran upah minimumnya.
Gubernur Bali Wayan Koster menilai lonjakan upah ini membawa dampak langsung bagi aparatur dan pekerja sektor unggulan daerah.
“Dengan UMP sebesar Rp4.559.287, maka para pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar. Termasuk meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan,” katanya, mengutip Kompas.com pada Sabtu, 21 November 2026.
Langkah cepat Bali langsung memicu perbandingan bagi para pekerja di NTB sebagai sesama daerah tujuan wisata. Selain UMP umum, Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 khusus sektor hotel berbintang.
Nilai UMSP tersebut mencapai Rp4.644.907 per bulan, atau lebih tinggi Rp85.620 daripada UMP umum.
Acuan KHL Bali dan Formula Nasional
Koster mengambil keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali melalui berita acara Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026.
Ia juga mengakomodasi aspirasi serikat pekerja yang menuntut perhitungan berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bali sebelumnya mengajukan usulan ini.
Nilai KHL Bali untuk tahun 2027 tercatat sebesar Rp5.604.481 per bulan. Penetapan UMP Bali yang baru sudah memenuhi 81,35 persen dari standar KHL tersebut.
Porsi ini melompat tajam dibandingkan tahun 2026, ketika UMP Rp3.207.459 hanya menutup 61,54 persen dari KHL Rp5.253.107. Koster pun menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota serta pelaku usaha di Bali untuk menjalankan ketentuan ini.
“Diharapkan para pegawai dan para pekerja akan semakin bersemangat dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas,” lanjutnya.
Prediksi Hitungan UMP NTB 2027
Sementara Bali sudah mengunci angka pasti, pemerintah daerah di NTB masih memproses penetapan upah minimum. Tenggat pengumuman nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan jatuh pada Sabtu, 21 November 2026.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, penghitungan UMP NTB memadukan KHL, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks alfa 0,5-1,0. Simulasi tuntutan serikat pekerja nasional (KSPI dan Partai Buruh) memproyeksikan kenaikan upah sebesar 7,5 persen hingga 9,5 persen.
Jika pemerintah menerapkan persentase ini pada basis UMP NTB sebelumnya sekitar Rp2,67 juta (Rp2.673.861).
Dengan simulasi kenaikan 7,5 persen, upah bertambah sekitar Rp200.540 menjadi sekitar Rp2.874.401 per bulan. Sedangkan dengan simulasi kenaikan 9,5 persen, upah bertambah sekitar Rp254.017 menjadi sekitar Rp2.927.878 per bulan.
Meski memakai skenario tertinggi 9,5 persen, nominal UMP NTB 2027 tetap terpaut jauh sekitar Rp1,63 juta dari Bali. Hingga berita ini turun, Pemerintah Provinsi NTB belum menetapkan besaran resmi UMP NTB 2027. (*)




