Pemerintahan

Pasha Ungu Desak Renovasi Asrama Haji NTB

Mataram (NTBSatu) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau yang akrab disapa Pasha Ungu, mendesak pemerintah NTB agar segera menyelesaikan persoalan keterbatasan fasilitas di UPT Embarkasi Asrama Haji NTB.

Pasha menyampaikan desakan tersebut saat ia bersama rombongan Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja dan pengawasan ke Kementerian Haji NTB serta UPT Embarkasi Asrama Haji NTB pada Jumat, 20 November 2026.

Dalam kunjungan itu, Pasha menyoroti keluhan dan aspirasi pihak pengelola Embarkasi Asrama Haji NTB mengenai keterbatasan jumlah kamar serta kebutuhan pengadaan mobil golf untuk transportasi jemaah.

DPR Hadir Membawa Solusi Konkret

Pasha menegaskan bahwa kunjungan kerja Komisi VIII ke daerah tidak sekadar mencatat dan menampung masalah yang UPT hadapi. Sebaliknya, dewan harus mampu merumuskan solusi nyata, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang.

“Nah, dalam soal-soal teknis tadi, seperti mobil golf yang bisa menjadi alat transportasi bagi calon jemaah haji lansia dari satu titik ke titik lainnya di asrama haji, saya kira ini persoalan yang sangat mudah’ujarnya, Jumat, 20 November 2026.

Ia mengingatkan agar masalah teknis semacam itu tidak berlarut-larut. Alasan itulah yang mendorong Pasha menyampaikan pendapatnya dengan penuh semangat di hadapan seluruh pimpinan dan anggota Komisi VIII lainnya.

“Maaf, tadi saya agak sedikit bersemangat. Karena kita harus tunjukkan bahwa DPR tidak sekadar hadir untuk mencatat persoalan, tapi untuk menjadi solusi atas persoalan yang ada,” tegasnya.

Dorong Penambahan Anggaran Renovasi Kamar

Selain menyoroti pengadaan transportasi alternatif bagi jemaah, mantan vokalis band Ungu itu juga mengkritisi ketersediaan kamar bagi calon jemaah haji. Ia menilai kualitas dan kuantitas kamar yang ada saat ini belum sepenuhnya maksimal.

Pasha menjelaskan, mengingat proses pembahasan anggaran tahun ini telah usai, secara normatif pengajuan anggaran baru harus menunggu pembahasan tahun depan. Namun, pihaknya belum memastikan apakah anggaran rehabilitasi dan renovasi kamar tersebut sudah masuk dalam rancangan anggaran tahun depan atau belum.

“Kalau belum, kan, harus kita segerakan,” tegasnya.

Menurut Pasha, Komisi VIII wajib mendorong pemerintah agar segera membenahi persoalan infrastruktur daerah, salah satunya dengan mengusulkan penambahan anggaran perbaikan pada tahun mendatang.

“Wajib. Wajib untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bukan hanya diperjuangkan, tapi wajib kita distribusikan,” pungkasnya. (*)

Artikel Terkait