AdvertorialBapedda

Kawal Ketepatan Sasaran Bansos, Bappeda NTB Soroti Status Warga Miskin

Mataram (NTBSatu) – Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyoroti warga yang enggan melepas status miskin demi mempertahankan bantuan sosial.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB menggarisbawahi isu validitas data tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026 di Hotel Lombok Astoria, Mataram pada Kamis, 5 November 2026.

Indah menilai warga yang ekonominya membaik perlu mendapat pendekatan persuasif agar bersedia memperbarui statusnya.

“Saya mohon dukungan para wakil bupati dan wakil wali kota untuk mengecek kembali desa-desa berdaya,” ujarnya pada Kamis, 5 November 2026.

Pemutakhiran Data dan Arah Kebijakan

Indah menjelaskan warga khawatir kehilangan hak bantuan sosial jika melepas label miskin. Kondisi psikologis tersebut menuntut edukasi persuasif agar bantuan beralih kepada kelompok masyarakat yang jauh lebih membutuhkan.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menekankan pemutakhiran berkala Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar intervensi tepat sasaran.

Bappeda NTB mengonsolidasikan kebijakan, program, dan sumber daya lintas sektor melalui forum bertema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan”.

Baiq Nelly mendorong pemetaan wilayah prioritas serta penyelarasan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan kota dengan indikator kemiskinan.

Sekitar 100 peserta dari perangkat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan menghadiri rapat strategis itu.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik per Maret 2026 mencatat tingkat kemiskinan NTB turun 0,21 poin menjadi 11,17 persen. Angka tersebut menyusut dibandingkan posisi September 2025 yang mencapai 11,38 persen.

Percepatan Program dan Kapasitas Wilayah

Jumlah absolut penduduk miskin di NTB juga berkurang sekitar 8,68 ribu jiwa menjadi 628,50 ribu orang. Meski angka membaik, Indah mengingatkan kesenjangan wilayah dan kelompok rentan di pedesaan masih menuntut kerja keras berkelanjutan.

Indah meminta para wakil bupati dan wakil wali kota selaku Ketua TKPK turun tangan mengawal percepatan program. Ia juga menginstruksikan Bappeda serta dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten atau kota proaktif mendampingi desa belum berproses.

Indah mengingatkan seluruh peserta mengenai sempitnya waktu efektif menjelang akhir tahun anggaran 2026.

“Kita sudah hampir memasuki minggu kedua bulan November, sehingga waktu efektif yang bisa mereka pergunakan untuk menyelesaikan program tersebut tidak sampai dua bulan lagi,” tegasnya.

Menurutnya, strategi pengentasan kemiskinan tidak boleh disamakan pukul rata karena jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kapasitas fiskal berbeda.

Ia mengapresiasi Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) stabil untuk dukungan dana tambahan.

Melalui rakor yang digagas Bappeda NTB ini, pemerintah menargetkan rumusan program prioritas, indikator hasil terukur, pembagian peran, dan pemantauan berkelanjutan. Langkah tersebut bertujuan mengentaskan kemiskinan di Bumi Gora secara tuntas. (*)

Artikel Terkait