AdvertorialBapedda

180 Keluarga Miskin di Lendang Nangka Utara Jadi Sasaran Desa Berdaya Transformatif

Lombok Timur (NTBSatu) – Sebanyak 180 keluarga di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, masuk sasaran bantuan modal usaha melalui program Desa Berdaya Transformatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Desa Lendang Nangka Utara, M. Tahir mengatakan, jumlah penerima tersebut berkurang dari usulan awal sebanyak 200 keluarga. Pengurangan terjadi setelah pemerintah melakukan proses verifikasi terhadap calon penerima manfaat.

“Awalnya 200, kemudian setelah verifikasi mentok di 180,” kata Tahir, Kamis, 19 November 2026.

Tahir menjelaskan, pemerintah desa menyesuaikan jenis usaha dengan potensi dan kemampuan masing-masing keluarga. Sebagian besar penerima memilih usaha sembako. Selain itu, ada warga yang mengembangkan peternakan ayam petelur, itik, dan ayam kampung.

Setiap keluarga rata-rata memperoleh bantuan modal sekitar Rp7 juta. Pemerintah desa berharap bantuan tersebut menjadi modal awal bagi keluarga untuk membangun usaha produktif dan meningkatkan pendapatan.

“Misalnya dia usaha sembako, dikasih Rp7 juta. Kalau dia mau usaha ayam kampung atau beternak juga dikasih Rp7 juta. Rata-rata Rp7 juta semuanya,” jelasnya.

Menurut Tahir, sebagian besar calon penerima berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Mereka umumnya masuk desil 1 dan desil 2 dalam pengelompokan kesejahteraan.

Ia menyebut, Desa Lendang Nangka Utara masih memiliki sekitar 1.200 warga yang masuk kelompok masyarakat miskin. Melalui program Desa Berdaya, pemerintah desa berharap sebagian warga dapat meningkatkan kondisi ekonominya.

“Kita ingin masyarakat ini bisa keluar dari angka kemiskinan ekstrem. Harapan kita, penerima program ini benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Pendampingan Usaha

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan, Desa Berdaya Transformatif memang menyasar langsung keluarga miskin ekstrem melalui pemberdayaan ekonomi.

Dalam skema tersebut, satu pendamping menangani 50 kepala keluarga (KK). Pendamping terlebih dahulu mengidentifikasi potensi dan kemampuan setiap keluarga untuk menentukan jenis usaha yang sesuai.

Pemerintah kemudian memberikan modal dan peralatan usaha. Pendamping juga mengawal perkembangan usaha agar penerima mampu mengelola bantuan secara berkelanjutan.

“Jadi bukan seperti Sinterklas, kita kasih duit terus selesai. Kita berikan modal untuk membeli peralatan usaha, kemudian kita dampingi. Karena tidak semua orang berbakat berbisnis langsung sukses,” jelas Nelly, Jumat, 30 Oktober 2026.

Pemprov NTB menargetkan intervensi terhadap 7.250 KK melalui pendekatan transformatif sepanjang 2026.

Pemerintah berharap program tersebut tidak sekadar memberikan bantuan modal, tetapi juga mendorong keluarga miskin ekstrem membangun sumber penghasilan secara mandiri. (*)

Artikel Terkait