AdvertorialBapedda

Kepala Bappeda NTB Dampingi Gubernur Iqbal Temui Kemenkes Bahas Soal Pemerataan Fasilitas Kesehatan

Mataram (NTBSatu) – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Nelly Yuniarti, mendampingi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Mereka menemui Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) II RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus. Kehadiran Bappeda NTB memastikan seluruh usulan strategis daerah masuk dalam sinkronisasi perencanaan pusat. Usulan tersebut mencakup pembangunan fasilitas fisik hingga integrasi data puskesmas.

Dalam pertemuan itu, Pemprov NTB membawa sejumlah agenda prioritas. Agenda ini bertujuan mempercepat transformasi layanan kesehatan di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri dan Direktur Utama RSUD Provinsi NTB, Asrul Sani. Hadir pula Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Provinsi NTB, dr. Adi Wira, Kabid Pelayanan RSUD Manambai Abdulkadir, serta Kabid Pelayanan RS Mutiara Sukma.

Sinkronisasi Perencanaan dan Kapasitas Rujukan

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan melalui pengawalan perencanaan lintas sektor, Pemprov NTB mendorong pemerataan akses layanan medis bagi masyarakat kepulauan.

Langkah ini bertujuan memangkas jarak rujukan yang terkendala faktor geografis. Peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan juga menjadi prioritas mendesak. Pasalnya,RSUD Provinsi NTB menanggung beban layanan tinggi karena mengampu 17 rumah sakit jejaring.

“RSUD Provinsi NTB memiliki 20 tempat tidur NICU berventilator. Rata-rata keterisiannya mencapai 91,5 persen sepanjang Januari hingga Oktober 2026, bahkan menyentuh 99 persen pada bulan Oktober. Angka ini membuktikan betapa sempitnya ruang untuk menampung pasien tambahan. Jadi, dukungan pemerintah pusat sangat menentukan ketersediaan rujukan bagi bayi baru lahir dalam kondisi kritis,” ujar Iqbal.

Integrasi Infrastruktur Fisik dan Pemenuhan Alkes

Iqbal menyampaikan, pada aspek perencanaan infrastruktur fisik, Pemprov NTB memaparkan urgensi pembangunan Gedung Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Terpadu.

Kata dia, proyek strategis ini akan menyatukan layanan kegawatdaruratan ibu dan anak. Selama ini, layanan tersebut masih tersebar di beberapa lokasi terpisah.

“Bayangkan seorang ibu baru saja melahirkan, lalu mendapat kabar bayinya harus segera masuk ruang perawatan intensif.Di tengah rasa cemas itu, ia hanya membutuhkan kepastian penanganan cepat bagi bayinya. Gedung KIA Terpadu menyatukan unit IGD, kamar operasi, ruang persalinan, dan ICU dalam satu gedung. Dengan begitu, tim medis dapat memberikan pertolongan jauh lebih cepat saat kondisi gawat,” jelas Iqbal.

Selain gedung, RSUD Provinsi NTB juga mengajukan penambahan 48 jenis alat kesehatan. Alat ini menunjang layanan prioritas Kanker, Jantung, Stroke, Uro-Nefrologi (KJSU), serta KIA.

Pengadaan alat ini menargetkan pemangkasan waktu tunggu pasien yang rata-rata mencapai 130 menit. Pemprov NTB turut merencanakan transformasi RS Mutiara Sukma menjadi rumah sakit umum dengan layanan unggulan kesehatan jiwa.

Perencanaan Berbasis Data melalui Program SPHERES

Guna mendukung ketepatan sasaran perencanaan kesehatan,Pemprov NTB mengusulkan perluasan program SPHERES. Program ini mengoptimalkan integrasi data kesehatan dan penanganan pasien sejak tingkat puskesmas.

“Manfaat utama SPHERES terlihat saat data dari berbagai fasilitas kesehatan terhubung. Petugas dapat memantau tindak lanjut yang masih terbuka, dan dinas kesehatan bisa mengarahkan dukungan ke wilayah yang membutuhkan. Lombok Barat sudah menerapkan program ini. Kami ingin membahas perluasan pengalaman tersebut ke sembilan kabupaten dan kota lainnya di NTB,” tambahnya.

Sementara itu, Wamenkes RI dr. Benjamin Paulus Octavianus menyambut positif usulan komprehensif dari delegasi Pemprov NTB.

Kementerian Kesehatan berkomitmen mengawal pemerataan fasilitas kesehatan secara proporsional sesuai tantangan geografis kepulauan. Selain itu, Kemenkes juga akan memperkuat pemenuhan tenaga medis melalui program pendidikan dokter spesialis. (*)

Artikel Terkait