Pemerintahan

NTB Raik Peringkat Tiga Nasional Kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan

Mataram (NTBSatu) – Provinsi NTB meraih peringkat ketiga kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik dalam ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026. Ajang ini diselenggarakan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Untuk urutan pertama ada Provinsi Bali. Kemudian, peringkat kedua adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri menerima langsung penghargaan tersebut. Penghargaan ini menunjukkan komitmen Pemprov NTB dalam memperkuat pencegahan kecurangan pada penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Umi Dinda, sapaan Wagub NTB menyampaikan, penghargaan tersebut menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk terus memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting. Pemprov harus menjaganya melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan peserta JKN.

Ia menegaskan, upaya menekan kecurangan tidak cukup melalui pengawasan setelah pelanggaran terjadi. Pencegahan harus dibangun sejak awal melalui sistem yang kuat, kepatuhan terhadap ketentuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Serta koordinasi yang konsisten antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai haknya. Jangan sampai kecurangan merugikan peserta, mengurangi mutu pelayanan, atau menggerus kepercayaan masyarakat. Karena itu, NTB akan terus mendorong budaya integritas dan memperkuat pengawasan. Tujuannya agar setiap sumber daya dalam Program JKN benar-benar kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Dampak Kecurangan Pelayanan Kesehatan

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam forum tersebut menegaskan bahwa kecurangan pelayanan kesehatan bukan hanya persoalan kerugian finansial, tetapi juga dapat berdampak pada keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendaliannya perlu secara menyeluruh melalui pencegahan, deteksi, dan penanganan yang melibatkan berbagai pihak.

Menurutnya, per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut menuntut penguatan tata kelola dan pengendalian kecurangan agar keberlanjutan program tetap terjaga.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, juga menekankan pentingnya membangun ekosistem anti-kecurangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia mendorong penutupan celah tata kelola, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, perlindungan bagi pelapor, serta penguatan regulasi.

Penghargaan ini menjadi dorongan bagi NTB untuk terus membangun sistem pelayanan kesehatan yang berintegritas. Sebab, menjaga keberlanjutan JKN bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, melainkan komitmen bersama agar hak masyarakat atas pelayanan kesehatan terlindungi dan kepercayaan publik tetap terpelihara. (*)

Muhammad Yamin

Jurnalis NTBSatu

Artikel Terkait