MUI NTB Kecam Aksi Tak Senonoh Pasutri saat Nyongkolan: Langgar Etika Budaya Sasak
Mataram (NTBSatu) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB mengecam aksi pasangan suami istri yang mengumbar kemesraan saat tradisi Nyongkolan. Tindakan itu mencederai nilai moralitas dan tata krama masyarakat Sasak Lombok yang religius.
Sebelumnya, beredar luas pasangan pengantin melakukan tindakan tidak senonoh di hadapan publik. Mereka tampak mengumbar kemesraan berlebihan di tengah keramaian masyarakat, termasuk anak di bawah umur.
Ketua Umum MUI Provinsi NTB, TGH. Badrun, menegaskan peristiwa itu menyebabkan rasa tidak nyaman pada masyarakat.
“Peristiwa ini membuat ketidaknyamanan masyarakat Sasak Lombok yang dikenal masyarakat religius yang taat beragama dan sangat menjunjung etika moralitas,” ujarnya kepada NTBSatu pada Rabu, 18 November 2026.
TGH Badrun membedah polemik ini melalui tiga lapis pendekatan, yakni hukum Islam, kepatutan etik, dan budaya Sasak. Secara fikih, kemesraan antara suami dan istri yang sah memang berhukum halal.
Namun, ulama empat mazhab membedakan penerapan hukum tersebut antara ruang privat dan ruang publik. Mazhab Hanafi menilai perilaku umbar kemesraan di tempat umum berstatus makruh karena bertentangan dengan adab Islam.
Sementara itu, Mazhab Maliki mengharamkan tindakan tersebut apabila memancing syahwat orang lain serta menimbulkan fitnah. Mazhab Syafi’i dan Hambali juga menekankan pentingnya menjaga wibawa (muru’ah) serta rasa malu (haya’).
Antara Halal dan Pantas
TGH Badrun juga turut menyoroti jarak antara hukum (al-halal) dan kepatutan etik (al-laiq) dalam tradisi ini. Nyongkolan merupakan ruang publik sakral yang menghadirkan anak-anak, orang tua, tokoh agama, serta tokoh adat.
Masyarakat yang melintas di jalan raya akhirnya terpaksa menyaksikan adegan mesra tersebut. Selain itu, masuknya budaya global dan media sosial turut menggeser nilai tradisional Nyongkolan.
Desakan fotografer, pembawa acara, atau pembuat konten kerap memicu pengantin memamerkan kemesraan demi mengejar viralitas. Perilaku tersebut menciptakan normalisasi buruk bagi remaja sekaligus menghilangkan kesakralan pernikahan.
“Ketika cinta itu menjadi konten, ia kehilangan kesakralannya. Ia berubah dari ibadah menjadi tontonan,” tegasnya.
Dari sudut pandang budaya Sasak, tradisi ini menjunjung tinggi nilai malu (siri’), sopan santun, dan penghormatan kepada tetua. Pengantin Sasak idealnya bersikap malu-malu, menunduk, serta menjaga jarak di hadapan publik.
TGH Badrun juga menegaskan mereka tidak boleh mempertontonkan kemesraan, terlebih di depan orang tua dan tokoh adat yang memimpin barisan.
Rekomendasi Tegas MUI NTB
Menyikapi pergeseran nilai dan melemahnya otoritas adat tersebut, MUI NTB merilis empat poin rekomendasi tegas. Pertama, tradisi Nyongkolan bernilai baik selama berfungsi murni sebagai media pengumuman pernikahan (i’lān an-nikāḥ).
Kedua, warga wajib membersihkan arak-arakan dari pelanggaran agama. Pelanggaran tersebut meliputi konsumsi minuman keras, joget mengumbar aurat, serta tindakan yang mengganggu ketertiban lalu lintas.
Ketiga, MUI menolak keras aksi ciuman kemesraan pasutri saat Nyongkolan karena melanggar agama, etika, dan adat NTB. Keempat, masyarakat harus menjaga ketertiban dan mengenakan busana adat yang sopan selama prosesi berlangsung.
Warga juga perlu menjauhi sikap berlebihan (tabarruj) demi merawat marwah luhur budaya setempat.
“Cinta yang dipertontonkan akan habis menjadi tontonan. Cinta yang disimpan akan kekal menjadi ibadah,” tutupnya. (*)




