Warga Desak Komisi IV DPRD NTB Gelar Hearing, Soroti Dugaan Masalah Layanan Kayangan-Poto Tano
Mataram (NTBSatu) – Persoalan layanan penyeberangan Kayangan-Poto Tano, Lombok Timur-Sumbawa Barat, mendapat sorotan masyarakat. Karena itu, masyarakat mengajukan permohonan rapat dengar pendapat ke DPRD NTB.
Permohonan tersebut menyoroti sejumlah dugaan persoalan operasional penyeberangan. Persoalan itu mulai dari antrean kendaraan, keterlambatan kapal, hingga dugaan pelanggaran standar keselamatan dan perlindungan konsumen.
Berdasarkan tanda terima yang NTBSatu peroleh, Law Office MES & Partners telah mengajukan permohonan hearing kepada Ketua DPRD NTB. Mereka menyampaikan surat tersebut kepada Ketua Komisi IV DPRD NTB melalui pimpinan dewan.
Dokumen tanda terima mencantumkan tanggal 2 Oktober 2026. Permohonan itu berjudul Permohonan Rapat dengan Pendapat Umum (Hearing) Terkait Dugaan Ketidakpatuhan Regulasi, Pelanggaran Hak Konsumen, Keselamatan Pelayaran, Tata Kelola Operasional Penyeberangan Kayangan-Poto Tano.
Kuasa hukum Dr. Muh. Erry Satriyawan dan Moh. Nur mewakili dua pemohon. Mereka meminta DPRD membahas persoalan layanan penyeberangan yang perlu mendapat perhatian.
Selanjutnya, dalam dokumen permohonan informasi publik kepada PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kayangan tertanggal 20 Oktober 2026, mereka menguraikan sejumlah temuan awal.
Salah satu persoalan yang mereka soroti ialah antrean kendaraan yang berulang. Kondisi tersebut berpotensi menambah biaya bahan bakar, menghambat distribusi barang, dan mengganggu aktivitas usaha.
Selain itu, mereka mempersoalkan keterlambatan keberangkatan kapal yang tidak selalu dengan penjelasan memadai.
“Bahkan, terdapat keterangan bahwa pengguna jasa yang mengalami keterlambatan tidak pernah memperoleh kompensasi berupa konsumsi sebagaimana diatur dalam ketentuan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan,” tertulis dalam laporan tersebut.
Tak hanya pelayanan, dokumen itu juga menyoroti dugaan pemadatan kendaraan di geladak kapal. Jarak antarkendaraan disebut berpotensi terlalu rapat hingga menyulitkan pengemudi membuka pintu kendaraan.
Karena itu, pemohon meminta pemeriksaan terhadap akses keselamatan dan fasilitas pemadam kebakaran. Sebab, penempatan kendaraan tidak boleh menghambat evakuasi maupun penanganan keadaan darurat.
Soroti Pembagian Jadwal dan Transaksi Tiket
Persoalan lainnya berkaitan dengan pembagian jadwal keberangkatan antaroperator kapal. Dalam hal ini, pemohon mengacu pada 15 dokumen jadwal periode 1-19 Oktober 2026.
Berdasarkan pengelompokan dalam dokumen tersebut, ASDP bersama anak usahanya, PT Jembatan Nusantara, memperoleh 326 slot atau 26,50 persen.
Selain pembagian jadwal, mereka meminta penelusuran atas informasi dugaan pemberian uang kepada pengemudi truk. Pemberian tersebut diduga berkaitan dengan pengondisian kendaraan agar menggunakan kapal tertentu.
Kemudian, pemohon juga menyoroti kemungkinan ketidaksesuaian golongan kendaraan dalam transaksi tiket. Mereka meminta pemeriksaan terhadap tarif, pembayaran, manifes, dan pencatatan penerimaan.
Komisi IV Belum Terima Surat
Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, mengaku belum menerima laporan terkait permohonan tersebut. Ia juga menyebut belum ada surat tembusan yang masuk ke Komisi IV DPRD NTB.
“Belum turun suratnya ke komisi,” ujar Hamdan kepada NTBSatu, Senin, 16 November 2026.
Dengan demikian, tindak lanjut permohonan hearing tersebut masih menunggu proses di legislatif. Masyarakat berharap DPRD segera menindaklanjuti persoalan layanan ASDP Kayangan-Poto Tano agar berbagai dugaan masalah tersebut memperoleh kejelasan. (*)




