Memasuki Musim Hujan, Pemkab Lombok Timur Petakan Sejumlah Titik Rawan Banjir dan Longsor
Lombok Timur (NTBSatu) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur memetakan sejumlah titik rawan banjir dan longsor untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi di tengah peningkatan intensitas hujan. Pemetaan tersebut mencakup lokasi yang pernah mengalami banjir dalam satu hingga dua tahun terakhir.
Kalak BPBD Lombok Timur, Lalu Muliadi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang terkait untuk mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan penanganan lebih awal. Hasil pemetaan itu rencananya dipaparkan kepada Gubernur NTB pada pekan ini.
Beberapa titik yang masuk dalam pemetaan di antaranya Pasar Kalapa, Kecamatan Selong, Desa Pijot, Tanjung Luar, Sungkun, Ekas, serta kawasan Lombok Hospital yang terletak di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya.
“Misalkan seperti banjir di Pasar Kalapa yang di Kecamatan Selong. Itu kita akan coba bongkar gorong-gorongnya. Kemudian banjir di Desa Pijot sama Tanjung Luar, itu di wilayah provinsi juga termasuk pemetaan yang akan kita ekspos,” kata Muliadi, Senin, 16 November 2026.
Selain memetakan titik banjir, BPBD juga mengupayakan bantuan bronjong melalui Balai Wilayah Sungai (BWS). Bantuan tersebut untuk mengantisipasi longsor pada tebing sungai maupun tebing di sekitar permukiman.
Khusus jalur Pusuk, BPBD berkoordinasi dengan BWS agar menyiagakan alat berat di wilayah terdekat. Dengan begitu, penanganan material longsor dapat dilakukan lebih cepat ketika bencana terjadi.
Muliadi mengatakan, pemerintah juga telah melakukan sejumlah upaya mitigasi di lokasi yang sebelumnya kerap mengalami banjir.
“Yang di Sungai Orong Bukal di Kecamatan Jerowaru itu sekarang sudah kita tangani, termasuk normalisasinya. Di Labuhan Lombok juga sudah kita normalisasi bekerja sama dengan provinsi,” katanya.
Alihkan Aliran Air ke Sungai Besar
Sementara di wilayah Sambelia hingga Pringgabaya, pemerintah membangun saluran dan sodetan untuk mengalihkan aliran air menuju sungai yang lebih besar, yakni Sungai Kurbian.
Upaya tersebut, kata dia, mampu mengurangi kejadian banjir di kawasan permukiman selama dua tahun terakhir. Namun, potensi banjir masih ada jika debit air meningkat hingga melampaui kapasitas saluran.
“Air itu sebelum sampai ke hilir sudah kita hadang. Kita bangun sodetan, kemudian kita buang ke sungai yang lebih besar, Sungai Kurbian. Sehingga dua tahun ini tidak terjadi banjir lagi,” ujarnya.
Untuk wilayah Sembalun, BPBD berencana berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan guna menentukan penanganan aliran air dari kawasan hulu. Beberapa opsi yang disiapkan antara lain pembangunan bendung, saluran pengelak, dan normalisasi sungai.
Muliadi menjelaskan, pembangunan saluran pengelak dapat mengarahkan aliran air agar tidak langsung menuju permukiman. Sementara normalisasi diperlukan apabila sedimentasi dan lumpur menghambat aliran sungai.
Di sisi lain, Muliadi mengakui keterbatasan anggaran BPBD menjadi salah satu kendala dalam penanganan bencana. Karena itu, pihaknya mengandalkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan penanganan di lapangan.
“Masalah bencana ini masalah bersama. Anggaran kita di BPBD cukup terbatas, bahkan sangat kurang. Makanya kita kedepankan koordinasi dan kolaborasi,” katanya.
Ia menambahkan, BPBD juga berencana memperbarui kebutuhan sumber daya manusia setelah penerapan struktur organisasi baru sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2025. (*)




