Advertorial

Gerak Cepat Bappeda NTB, Pastikan Sanitasi dan Bantuan Gizi Tepat Sasaran

Mataram (NTBSatu) – Bappeda NTB mengawal langkah taktis pemantauan gizi, logistik, dan sanitasi lingkungan menjelang survei gizi nasional April 2027. Sinergi perencanaan dan aksi lapangan ini menyasar wilayah zona merah guna memacu penurunan angka stunting secara masif.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Lalu Hamzi Fikri merinci operasional teknis yang tim lapangan jalankan sesuai peta perencanaan tersebut.

“Fokus utama saat ini adalah melakukan identifikasi kebutuhan logistik, pemantauan gizi, kebersihan lingkungan, serta intervensi pada daerah yang masih berada di zona merah. Tak terkecuali di 40 desa berdaya yang menjadi fokus intervensi stunting,” jelasnya pada Kamis, 29 November 2026.

Pemaparan strategi taktis tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB Tahun 2026 di Gedung Sangkareang pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Akurasi Data Kawal Kinerja Lapangan

Bappeda NTB memastikan seluruh gerakan taktis instansi teknis berjalan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat pada setiap wilayah. Pengawasan ketat tersebut menjaga agar distribusi bantuan logistik maupun perbaikan gizi tidak meleset dari sasaran utama.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa ketelitian identifikasi kebutuhan lapangan menentukan keberhasilan eksekusi program pemerintah.

“Sekali lagi, identifikasi kebutuhan pada pengentasan stunting harus detail agar intervensi pengentasan stunting berjalan efektif dan juga berbasis data,” katanya.

Kerja terpadu ini menopang pencapaian kinerja makro Provinsi NTB hingga triwulan kedua yang menyentuh angka prevalensi 12,5 persen. Capaian tersebut melampaui target jangka panjang Pemprov NTB sebesar 20,2 persen maupun patokan nasional sebesar 17,2 persen.

Kejar Penurunan Sebelum Tenggat Nasional

Meski catatan makro menunjukkan tren positif, Bappeda NTB memerintahkan jajaran pemerintah daerah memanfaatkan sisa waktu secara optimal sebelum survei pusat. Pemerintah provinsi memusatkan perhatian pada tiga kabupaten dengan tingkat kerawanan tertinggi.

Kabupaten Lombok Timur memegang persentase tertinggi mencapai 19,38 persen, disusul Kabupaten Lombok Utara sebesar 12,55 persen, dan Kabupaten Bima 12,05 persen.

Baiq Nelly mengingatkan seluruh perangkat daerah agar bekerja kolektif mengejar penurunan kasus secara signifikan pada kantong prioritas tersebut.

“PR kita masih banyak, semoga di sisa waktu ini kita bisa intervensi, khususnya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kita ditargetkan mampu mengalami penurunan angka stunting secara signifikan,” ingatnya.

Pengawalan ketat dari Bappeda NTB memastikan seluruh aksi lapangan mampu mewujudkan target Nusa Tenggara Barat bebas stunting secara merata. (*)

Artikel Terkait