Oleh: Arief Rachman – Peneliti Bima Raya Institute / Kader Muda Muhammadiyah Kota Bima
Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang diperingati setiap tanggal 12 November semestinya menjadi momen sukacita kolektif bagi bangsa Indonesia. Peringatan ini adalah pengingat bahwa negara, melalui amanat konstitusi, wajib menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Namun, di tengah gemerlap seremoni dan slogan-slogan pembangunan kesehatan nasional, perayaan HKN ke-62 ini harus ditarik kembali ke dalam ruang refleksi yang paling jujur: sudahkah hak atas kesehatan merata hingga ke pelosok-pelosok terluar?
Di Kabupaten Bima, khususnya wilayah pesisir dan dataran tinggi seperti Langgudu, momentum HKN tidak bisa dirayakan dengan retorika kosong. Ia harus dibaca sebagai sebuah refleksi “ironi” yang telanjang. Ketika warga di wilayah perkotaan menikmati akses fasilitas kesehatan yang memadai, saudara-saudara kita di perdesaan justru masih harus berjuang melawan isolasi infrastruktur sekadar untuk menyelamatkan nyawa manusia.
Peringatan Dini yang Diabaikan dan Tragedi Kemanusiaan
Kritik terhadap buruknya infrastruktur ini bukanlah isapan jempol, dan tragedi yang terjadi di lapangan bukanlah musibah yang datang tanpa tanda-tanda. Pada Januari 2026, kekhawatiran atas lumpuhnya akses kesehatan akibat hancurnya infrastruktur jalan di Langgudu telah dilaporkan secara resmi kepada pemerintah pusat melalui kanal pengaduan publik dengan berbasis data dan kajian penelitian lapangan.
Respons cepat sempat ditunjukkan oleh kementerian terkait. Tepat pada 5 Februari 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI menerbitkan surat resmi Nomor: PS.04.01/B.I/1446/2026 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bima. Surat tersebut secara tegas meminta agar pemerintah daerah segera melakukan kajian dan langkah nyata percepatan perbaikan jalan akses layanan kesehatan di Jalan Langgudu demi meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Namun, peringatan resmi tersebut seolah menguap di tengah lambatnya respons birokrasi daerah. Hanya berselang beberapa hari setelah surat Kemenkes diterbitkan, tepatnya pada 14 Februari 2026, tragedi pilu yang dikhawatirkan itu benar-benar terjadi: seorang balita di Kecamatan Langgudu meninggal dunia di tengah jeratan isolasi jalan yang rusak parah.
Tragedi ini adalah bukti telanjang dari pengabaian sistemik dan matinya empati struktural. Kondisi ini secara nyata menciptakan diskriminasi layanan dasar. Ribuan anak, ibu hamil, dan lansia di wilayah pelosok seolah ditempatkan sebagai warga kelas dua yang kehilangan hak atas keselamatan dan pertolongan medis yang cepat.
Mematahkan Alibi Birokrasi: Ketika Pusat Disalahkan dan Daerah Lepas Tangan
Seringkali, ketika desakan publik menguat, pemerintah daerah berlindung di balik retorika administratif: “Kami sudah mengusulkan Inpres Jalan Daerah (IJD) dan hanya sebagian yang lolos; kewenangan anggaran ada di pusat.”
Argumen ini tentu menyesatkan dan mencederai nalar tata kelola pemerintahan. Pengusulan program ke pusat tidak serta-merta menghapus kewajiban hukum mutlak pemerintah kabupaten untuk menjamin akses pelayanan dasar dan keselamatan masyarakatnya. Kewenangan anggaran di pusat tidak pernah menghapuskan tanggung jawab moral serta mitigasi darurat yang melekat di pundak pemerintah daerah.
Begitu pula ketika alasan klasik “efisiensi anggaran” dan “keterbatasan APBD” selalu dikedepankan. Dalam situasi darurat yang menyangkut nyawa manusia dan akses pelayanan dasar, hukum pengelolaan keuangan daerah memberikan ruang yang jelas: penanganan darurat dapat dilakukan, realokasi anggaran untuk keselamatan warga mutlak dimungkinkan, atau minimal, komitmen politik anggaran wajib dialokasikan secara pasti. Ketiadaan uang tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan kematian warga terus berulang di jalanan yang hancur.
Negara Hadir Tanpa Kompromi
Kesehatan bukanlah sekadar urusan ketersediaan obat di puskesmas atau megahnya gedung rumah sakit di pusat kota. Kesehatan adalah ekosistem utuh yang menuntut hadirnya infrastruktur pendukung: jalan yang layak, jembatan yang kokoh, serta respons cepat birokrasi terhadap kedaruratan warga.
Oleh karena itu, peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-62 ini harus dijadikan momentum koreksi total bagi para pemangku kebijakan:
Percepatan Penanganan Infrastruktur Vital: Alokasi anggaran untuk perbaikan jalan poros desa dan pesisir (seperti koridor Langgudu Selatan) harus diprioritaskan bukan atas dasar kalkulasi politik, melainkan atas desakan kemanusiaan dan perlindungan nyawa.
Keadilan Layanan Publik Tanpa Diskriminasi: Pemerintah daerah wajib memastikan tidak ada lagi warga yang kehilangan nyawa atau terlambat mendapatkan pertolongan medis hanya karena wilayah tempat tinggal mereka terisolasi oleh buruknya jalan.
Penutup: Suara Nurani untuk Kemanusiaan
Hak dasar dan nyawa warga adalah hak mutlak yang harus dipenuhi dan dijaga oleh negara tanpa kompromi.
Peringatan Hari Kesehatan Nasional bukanlah sekadar seremoni tahunan penabur janji. Ia adalah pengingat keras bahwa selama masih ada warga di pelosok Bima yang bertaruh nyawa di jalanan hancur sekadar untuk mencapai fasilitas kesehatan, maka negara masih menanggung utang kemanusiaan yang belum lunas. Sudah saatnya pembangunan diarahkan secara utuh, berkeadilan, dan berpihak pada mereka yang berada di garis pinggir.
Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-62. Pulihkan aksesnya, selamatkan nyawanya, penuhi hak dasarnya. (*)
