Mataram (NTBSatu) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB menyusun Rencana Aksi Daerah Kesetaraan Gender (RAD KG) 2026-2029, Kamis, 29 Oktober 2026.
Bappeda memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, menerima manfaat pembangunan daerah secara adil tanpa ada warga yang tertinggal.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti menegaskan keinginannya untuk terus melakukan pembangunan secara merata.
“NTB menginginkan pembangunan yang tidak meninggalkan seorang pun di belakang,” ujarnya pada Kami, 29 Oktober 2026.
Payung Hukum dan Peran Lintas Instansi
Dalam acara hasil kolaborasi dengan Mitra SKALA NTB ini, Nelly hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair. Bappeda menargetkan seluruh perangkat daerah mampu mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran daerah.
Menurut Nelly, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bukan sekadar kewajiban administratif belaka. Pemerintah menjadikan PPRG sebagai strategi pembangunan guna menjamin keadilan bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, maupun penyandang disabilitas.
Bappeda juga merancang dokumen RAD KG 2026-2029 agar segera memiliki kekuatan hukum melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Regulasi tersebut kelak menjadi acuan resmi bagi seluruh perangkat daerah saat menyusun RPJMD maupun RKPD Provinsi NTB.
Untuk mengoptimalkan pengarusutamaan gender, Nelly menekankan pentingnya sinergi lintas instansi. Bappeda bertugas mengawal integrasi gender pada tahap perencanaan. Sementara BPKAD mengurus aspek penganggaran.
Selain itu, Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan dan DP3AP2KB bertindak sebagai penggerak teknis di lapangan. Seluruh unsur pemerintahan tersebut harus bergerak harmonis guna menghadirkan intervensi program yang nyata bagi masyarakat.
Basis Data Terpilah
Dalam pengisian matriks RAD KG, peserta lokakarya wajib memakai data terpilah gender yang valid. Perangkat daerah juga harus merumuskan program strategis dengan target terukur serta mengawal alokasinya masuk ke dalam RKA dan DPA.
Pemerintah pun mendorong penguatan perspektif interseksionalitas yang mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, lansia, serta anak-anak. Pada kesempatan ini, Pemprov NTB mengapresiasi dukungan Program SKALA, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan tim penyusun kerangka kebijakan.
Nelly berharap seluruh perangkat daerah menghasilkan matriks rencana aksi berkualitas yang didukung komitmen anggaran secara jelas. Langkah ini memastikan kebijakan kesetaraan gender tidak berhenti di atas kertas, melainkan memberi manfaat nyata bagi warga NTB. (*)
