AdvertorialBapedda

Hadapi Monev KIP 2026, Bappeda NTB Perkuat Pelayanan Informasi Publik

Mataram (NTBSatu) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, memperkuat pelayanan informasi publik melalui pembenahan fasilitas kantor hingga peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, bersama Sekretaris Bappeda, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta Tim Data menerima kunjungan kerja Komisi Informasi Provinsi NTB dalam rangka Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026.

Dalam visitasi tersebut, Komisi Informasi menilai sejumlah aspek. Mulai dari komitmen, inovasi, strategi, sarana dan prasarana, hingga digitalisasi pelayanan informasi publik.

Nelly menjelaskan, Bappeda NTB terus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat maupun pengunjung dapat memperoleh informasi secara mudah.

“Upaya ini menjadi bagian dari komitmen kami (Bappeda) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya, Senin, 9 November 2026.

Pembenahan Sarana dan Prasarana Kantor

Salah satu langkah yang dilakukan melalui pembenahan sarana dan prasarana kantor. Pihaknya memasang nama dan petunjuk arah pada setiap area, serta ruangan untuk memudahkan pengunjung menemukan lokasi pelayanan.

Nelly mengatakan, selain fasilitas kantor, pihaknya juga mendorong peningkatan kapasitas ASN dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

Upaya tersebut melalui pelatihan Digital Mindset, Generative AI, AI for Content Creation.

“Serta pemanfaatan kecerdasan buatan di lingkungan pemerintahan,” tambahnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital RI bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi tersebut melalui kerja sama.

Nelly menegaskan, keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam membangun pemerintahan yang transparan.

“Selain memenuhi hak masyarakat, keterbukaan juga memberikan ruang bagi publik untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi publik bukan hanya untuk memenuhi hak masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk mengawasi sekaligus membangun pemerintahan yang jujur dan terpercaya.

Nelly juga menjelaskan, pihaknya berkomitmen mendukung keterbukaan informasi melalui dukungan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta kerja sama dengan media massa.

Kolaborasi dengan media massa juga menjadi langkah untuk memperluas penyebarluasan informasi perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

“Melalui berbagai upaya tersebut, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus mendukung pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel,” tutupnya. (*)

Artikel Terkait