Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB menggelar evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Desa Berdaya dan Desa Berdaya Transformatif Tahun 2026.
Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran daerah benar-benar berdampak pada penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan, keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak boleh sekadar diukur dari besarnya realisasi keuangan atau pencairan anggaran.
Ia menambahkan, tolak ukur utama terletak pada perubahan nyata kondisi sosial ekonomi warga penerima manfaat.
“Keberhasilan tidak hanya kita lihat dari realisasi kegiatan dan penyerapan anggaran, tetapi juga dari peningkatan kapasitas ekonomi, produktivitas, dan kemandirian masyarakat,” ujarnya, Kamis, 5 November 2026.
Dana Harus Tepat Sasaran
Ia mengingatkan bahwa intervensi pemerintah meminta tetap efektif dan tepat sasaran meski di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengawal ketat seluruh tahapan program.
Pihaknya tetep melakukan evaluasi berkala agar program pemberdayaan berbasis desa ini benar-benar mencetak masyarakat yang berdaya, mandiri, dan sejahtera.
Strategi Tekan Kemiskinan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan bahwa program ini merupakan instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan.
Daerah yang saat ini masih berada di kisaran dua digit,yakni 11,17 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret lalu.
“Di tengah keterbatasan fiskal ini, Pemprov tetap semangat melanjutkan program Desa Berdaya, tematik terutama, yaitu yang memberikan dana ke desa masing-masing Rp300 juta dan ke KK miskin ekstrem,” ujar Nelly, Kamis, 26 Oktober 2026.
Menurut Nelly, pemerintah pusat memastikan tidak akan menambah alokasi TKD menyusul kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit hingga 3 persen.
Pemprov NTB terus memutar otak mencari skema alternatif pembiayaan daerah agar komitmen pembangunan dari tingkat desa tetap terjaga.
pihaknya melakukan ini tanpa mengorbankan target-target prioritas pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, data terbaru, penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Desa Berdaya 2026 di Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan perkembangan signifikan.
Berdasarkan data terbaru, sebanyak 216 desa dari total target sasaran telah resmi mengantongi rekomendasi teknis untuk memproses anggaran.
Program Desa Berdaya 2026 menyasar 257 wilayah di seluruh NTB. Dari total target tersebut, alokasi program terbagi menjadi 224 desa serta sejumlah kelurahan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. (*)
