Bima (NTBsatu) – Baru-baru ini pemerintah pusat mengumumkan secara resmi terkait rencana pengangkatan dan peralihan status Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) menjadi penuh waktu dimulai secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan ini mencakup lintas profesi seperti guru non-ASN, dosen, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satpol PP, tenaga kesehatan/medis, tenaga teknis, serta tenaga pelayanan lainnya.
Menanggapi keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menyambut gembira. Bagi mereka, langkah tersebut sangat tepat dan membantu para PPPK PW.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKD dan Diklat, Tajuddin menyebut Bupati mengucapkan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat yang mengangkat PPPK PW menjadi pegawai penuh waktu.
“Kami menyambut baik kebijakan pemerintah pusat. Bapak Bupati sangat berterima kasih dan berharap kebijakan ini dilaksanakan,” kata Tajuddin, Rabu 11 November 2026.
Kata dia, jika putusan PPPK PW menjadi penuh waktu, lalu dialihkan penggajiannya melalui pemerintah pusat, maka ini menjadi angin segar bagi daerah di Indonesia, termasuk Pemkab Bima.
“Kalau dialihkan menjadi pegawai pusat, maka berati beban APBD berkurang. Ini sangat membantu pemerintah daerah, beban APBD akan berkurang jika kebijakan ini dilakukan,” tegasnya.
Tajuddin menyebut, BKD dan Diklat Kabupaten Bima sangat mendukung pusat yang mensejahterakan pegawai.
“Kami sih mendukung mensejahterakan para aparatur kita. Kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah pusat,” terangnya.
Sekadar informasi, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Juni/Agustus 2026, jumlah total Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Indonesia tercatat sebanyak 1.204.563 orang (atau sekitar 1,22 juta orang).
Untuk Kabupaten Bima jumlah PPPK PW yang resmi dilantik di Kabupaten Bima adalah 13.970 orang. (MSR)
