Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat menuntaskan penanganan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) setempat merampungkan target fisik permukiman per November 2026.
Pemerintah daerah menyelesaikan dua skema penanganan utama tersebut tepat waktu. Tim teknis mengawal ketat pembenahan struktur bangunan rumah warga di berbagai wilayah kecamatan.
Kabid Perumahan Dinas Perkim KSB, Sri Sulastiati, membeberkan realisasi bantuan fisik Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Petugas memastikan 160 unit sasaran utama telah selesai terbangun.
“Kami merampungkan rehabilitasi 110 unit Rumah Tidak Layak Huni dan 50 unit Rumah Layak Huni baru per November ini,” ujarnya, Selasa, 10 November 2026.
Selain itu, pemerintah daerah menambah porsi anggaran melalui skema APBD Perubahan 2026. Dinas Perkim KSB mempercepat tahapan administratif untuk memperluas jangkauan penerima manfaat di wilayah perdesaan.
Seluruh kegiatan tambahan dalam APBD Perubahan saat ini sedang berproses pelaksanaannya di lapangan. Petugas teknis mendampingi kelompok masyarakat penerima agar pengerjaan fisik berjalan sesuai spesifikasi bangunan.
“Alokasi tambahan dalam APBD Perubahan masih berjalan dan sedang berproses pelaksanaannya di lapangan,” jelasnya.
Standar Keselamatan dan Evaluasi Lapangan
Sementara itu, tim verifikasi Dinas Perkim KSB mengawasi ketat proses pengerjaan konstruksi susulan tersebut. Petugas memastikan pengadaan bahan material memenuhi standar keselamatan dan kelayakan hunian.
Dengan demikian, penyelesaian 160 unit utama ini mempercepat penurunan angka kawasan permukiman kumuh daerah. Pemerintah daerah menargetkan penuntasan seluruh paket APBD Perubahan sebelum penutupan tahun anggaran.
“Kami mengawasi penuh pelaksanaan fisik agar kualitas bangunan memenuhi standar kelayakan,” ungkapnya.
Penyediaan rumah layak ini meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan keluarga penerima bantuan. Pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan penataan permukiman warga secara berkelanjutan di Sumbawa Barat.
“Pemerintah daerah mengawal penyelesaian program agar masyarakat segera menempati rumah layak,” tutupnya. (*)
